Mohon tunggu...
LAPAS NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN
LAPAS NARKOTIKA NUSAKAMBANGAN Mohon Tunggu... Penegak Hukum - Humas Lapas Narkotika Kelas IIA Nusakambangan

Membina, Membimbing, Mengamankan dan Rehabilitasi WBP Narkotika Menuju Masa Depan yang Lebih Baik

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Pemprov Jateng dan Kemenkumham Sepakati Sinergi Program Pengembangan Kompetensi ASN

30 November 2021   09:49 Diperbarui: 30 November 2021   09:55 45 0 0
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Ganjar Tandatangani Nota Kesepakatan/dokpri 

SEMARANG- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah terkait  Sinergi Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah.

Kerjasama tersebut tertuang dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum dan HAM, Asep Kurnia dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hari ini, Senin (29/11).

Prosesi penandatanganan berlangsung di Graha Yasonna H Laoly, Balai Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Kepala BPSDM Hukum dan HAM mengatakan, Kemenkumham punya tanggung jawab terhadap pengembangan SDM, bukan hanya di lingkup internal Kementerian, namun juga eksternal.

"Bahwa Kementerian Hukum dan HAM harus concern dan fokus pada pengembangan SDM terutama di bidang hukum dan HAM. Dan tidak hanya di Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga Kementerian, Lembaga Negara lainnya dan Pemerintah Daerah," katanya saat memberikan sambutan.

Asep juga menyampaikan, Nota Kesepakatan ini merupakan respon Kemenkumham atas keinginan Gubernur Jawa Tengah yang menginginkan adanya kerja sama dalam rangka pelatihan Hukum dan HAM yang bersifat teori. Sekaligus upaya memfasilitasi keinginan Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Hukum.

Dia juga mengharapkan, Nota Kesepakatan ini akan menjadi pedoman pelaksanaan kerjasama kedua belah pihak.

"Tentunya dengan nota kesepakatan ini akan semakin memperjelas apa yang harus kami lakukan dari Kementerian Hukum dan HAM,  apa yang harus juga dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Saya kira ke depan kita memang harus berkolaborasi," imbuhnya sebelum menutup sambutan.

KaKanwil Kemenkumham Jateng dan Gubernur Jateng Tandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Kompetensi ASN/dokpri
KaKanwil Kemenkumham Jateng dan Gubernur Jateng Tandatangani Nota Kesepakatan Pengembangan Kompetensi ASN/dokpri
Sementara Gubernur Jawa Tengah, membuka sambutan dengan memberikan gambaran umum kondisi Jawa Tengah terkini, khususnya terkait masalah hukum.
Dia banyak bercerita tentang keinginan masyarakat dari berbagai lapisan mengenai regulasi dan kepastian hukum.

"Yang saya ceritakan ini, mudah-mudahan nanti bisa digoreng (dibahas) di sini. Di sini digoreng, bertahap. Jadi mungkin dari Badan Diklatnya  atau dari kami," katanya mengungkapkan harapan dari penandatanganan Nota Kesepakatan tersebut.

Ganjar juga memberikan pujian terhadap Badiklat Kumham Jateng karena memiliki gedung yang representatif guna menunjang berbagai kegiatan pendidikan dan pelatihan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pemerintahan Selengkapnya
Lihat Pemerintahan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan