Rahasia Kunci Keberhasilan WBBM

Cikarang - Tumbuhkan Semangat WBBM, Staf Alhi Kementerian Hukum dan HAM RI, Razilu beri penguatan kepada jajaran Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cikarang. Staf Ahli Kementerian Hukum dan HAM RI bidang Ekonomi Razilu, Selasa (02/03/2021) sambangi Lapas Cikarang dalam rangka penguatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Kementerian Hukum dan HAM RI terus bergerak PASTI, mendeklarasikan target kinerja tahun 2021 adalah menjadikan seluruh unit kerja mencapai predikat WBK/WBBM, salah satunya Lapas Cikarang. Lapas Cikarang saat ini sedang berprogres menuju WBBM, dengan pimpinan baru Veri, yang terus berusaha miningkatkan kinerja jajarannya guna meraih WBBM. 

"Kami saat ini dengan formasi baru, menata dan berusaha meningkatkan kinerja, kemudian kami melakukan evaluasi kegagalan pencapaian WBBM pada tahun 2020, dan berusaha memperbaiki sehingga pada tahun 2021 semoga dapat meraih predika WBBM", kata Veri.

dokpri

Dalam penguatan yang diberikannya, Razilu mengungkapkan bahwa dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) bukan hanya melahirkan budaya anti korupsi, dan melayani dengan baik, tapi esensi utama adalah pelaksanaan tugas dan fungsi (tusi) secara baik yang dilandasi dengan dua hal tersebut.

"Pastikan Tim Penilai Nasional (TPN) memberikan predikat WBBM itu adalah benar bahwa satuan kerja sudah memiliki budaya anti korupsi dan melayani dengan baik dalam pelaksanaan tusinya," ucapnya. "Adakan tim inovasi yang bisa mendiskusikan inovasi-inovasi dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM, inovasi tersebut harus tepat sasaran, dan dapat memudahkan pelaksanaan tusi," tambahnya.

dokpri

dokpri

Razilupun mengingatkan bahwa Ketika kita sudah berkeinginan menjadi ASN, maka pada saat itu juga telah berubah status kita menjadi pelayan, "Ciptakan produk yang dibutuhkan oleh warga binaan, ajak berkomunikasi dan tampung aspirasinya, tujuan akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik." tuturnya. "Kementerian Hukum dan HAM RI membutuhkan seluruh ASN nya dapat berkinerja tinggi dan "0" (zero) penyimpangan, dengan seperti itu saya yakin predikat WBK/WBBM dapat diraih." tutupnya. (kry/yas)

dokpri