Presiden Jokowi menerapkan kebijakan satu harga BBM di Papua sejak bulan Oktober 2016. Lantas apakah setelah dua bulan keinginan Presiden RI ke-7 ini berjalan dengan lancar dan sampai ke rakyat bawah?
Jika mengutip dari kompas.com dengan tajuk 'Jokowi Sindir Kebijakan Subsidi BBM pada Era SBY' Pemerintahan Jokowi sudah merasa bertindak adil untuk masyarakat Papua dengan tidak segan-segan mengucurkan dana hingga Rp 800 miliar. Pernyataan Presiden itu mendapat beberapa respon, ada yang bilang, Presiden cepat merasa puas, padahal BBM dimanfaatkan oleh segelitir orang, misalnya pedagang eceran yang menjual jauh dari harga yang ditetapkan. Ada juga yang berkomentar karena harga minyak dunia turun. Ada lagi yang menyatakan kebijakan Jokowi akan membuat perusahaan minyak negara akan rugi.
Dari hasil investigasi saya dengan bertanya kepada warga yang berada di Merauke, Wahyu yang sehari-hari berkerja sebagai sopir, membenarkan bahwa harga bensin di sana sama dengan di Pulau Jawa, yakni harga di SPBU RP 6.450,00 per liter. Sedang yang beredar secara eceran berkisar Rp 9.000,00 per liter.
"Sekarang harganya sudah tidak terlalu jauh dari di Pulau Jawa. Tidak seperti dulu, mencapai Rp 30 sampai Rp 100 ribu per liter", ujar Wahyu, hampir 7 tahun tinggal di daerah Merauke. Lebih lanjut Wahyu menjelaskan harga Bensin yang dijual oleh pedangan eceran nailnya hanya sekitar Rp 3 ribu.
"Di pedangan eceran, biasanya Rp 9 ribu”, lanjut Wahyu, sehari-hari berprofesi sebagai sopir.
Langkah yang diambil Presiden Jokowi dengan mengeluarkan Kebijakan satu harga BBM di Papua, patut diapresiasikan, Kebijakan satu harga ini menjadi yang pertama sejak Papua berintegrasi dengan Indonesia. Begitu juga dengan pembangunan-pembangunan yang dilakukan pemerintah, seperti jalan Trans Papua. Padahal sudah berapa dekade, Papua menjadi bagian dari Republik Indonesia. Jika tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi?
Kupon BBM di Wamena, Jayawijaya
JIka di merauke harga BBM tidak jauh beda dengan di Pulau Jawa,dan harga eceran perbedaannya tidak terlalu tinggi, Berbeda dengan di Wemena, Kabupaten Jayawijaya, jika ingin membeli BBM dengan harga yang sudah di tetapkan pemerintah harus memiliki kupon yang dikeluarkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
"Kalau pakai kupon dijatah seminggu sekali, motor full tanki, mobil 30 liter, harga sama seperti di Jawa," jawab Kedhos.
"Ya wajar, jika harga BBM sedikit mahal. Mie rebus saja di sini juga mahal. Semua barang yang datang pakai pesawat," lanjut Kedhos, memaklumi, karena menurutnya harga bbm sekarang yang paling murah dibanding pemerintah-pemerintah dahulu.
Menurut Kedhos SPBU di sekitar dia tinggal hanya ada tiga. Satu kupon yang dikeluarkan Disperindag berlaku sampai tiga bulan yang bisa digunakan seminggu sekali. Masyarakat tidak diperkenankan mengisi BBM dengan jerigen untuk mengantisipasi penimpunan dan jatuh ke tangan pengecer yang biasanya menaikan harga hingga Rp 18 ribu sampai Rp 22 ribu per liter.
Pemerintah berencana menaikan stok BBM sehingga bisa menghapus sistem kupon. Karena pembelian menggunakan kupon rawan disalahgunakan atau dimanfaatkanuntuk dijual kepihak industri.
Satu harga BBM di Papua sekarang masih jauh dari kata sempurna, Tentu perlu pengawasan serta ditunjang oleh pembangunan yang berkelanjutan. Namun, setidaknya Presiden Jokowi sudah berani memulai membuka kesetaraan dan keadilan bagi masyarakat tanah Papua yang begitu kaya alamnya. Masyarakat berhak menikmati dan berkembang seperti di Pulau Jawa (Pusat pemerintahan).
