September Tahun 2015  yang lalu, Perserikatan Bangsa-Bangsa membentuk  Agenda 2030 untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, (Sustainable Development Goals/SDGs) .Upaya yang besar untuk mencapai SDGs sampai sekarang sedang berlangsung, namun masih banyak yang harus dilakukan.
Hal tersebut terjadi karena masih tersisanya sejumlah pekerjaan rumah dari kegiatan Tujuan Pembangunan Milenium(Millenium Development Goals MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 silam. Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan bahwa sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia.Namun pada beberapa indikator seperti indikator kesehatan (angka kematian ibu saat melahirkan, angka penderita HIV), sanitasi yang layak, kelestarian lingkungan masih jauh dari realisasi dan butuh diberikan perhatian khusus. Indikator yang belum tercapai pada MDGs tentu akan dibawa dalam program lanjutannya yaitu pelaksanaan SDGs.
Pada bulan Juli Tahun 2017, Forum Politik Pembangunan Tingkat Tinggi telah melaksanakan sidang tahunan bertempat di Markas Besar PBB, New York. Pada acara tersebut, 43 negara mempresentasikan ringkasan progres kegiatan mereka dalam mengimplementasikan SDGs. Dari ulasan negara-negara tersebut menunjukkan cukup banyak negara yang melaksanakan SDGs dengan serius,Namun ada catatan penting bahwa SDGs akan sulit tercapai bahkan tidak akan tercapai jika Pemerintah Pusat bekerja sendiri.
Indonesia sebagai salah satu negara yang telah menyepakati penerapan SDGs tentunya harus berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui berbagai kegiatan dan langkah-langkah strategis Dewan Ekonomi dan Sosial PBB mengemukakan bahwa harus ada kerjasama antara masyarakat sipil, pemerintah daerah, masyarakat adat, masyarakat lokal, akademisi dan semua aktor terkait lainnya, agar SDGs dapat tercapai.
 Hal tersebut masuk akal, mengingat bahwa pelaksanaan SDGs yang sebenarnya terjadi di tingkat lokal atau daerah. Program pemerintah pusat dan strategi nasional dapat membantu pelaksanaan SDGs seperti memberikan dana dan dukungan lainnya, itu saja tidak cukup karena SDGs memerlukan tindakan pada level daerah. Pemerintah pusat sebaiknya lebih memberikan proporsi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dan juga partisipasi publik.
Pemerintah daerah harus memainkan peran yang lebih menonjol dalam pencapaian SDGs. Seperti menyediakan sarana fasilitas air bersih, ketersediaan infrastruktur yang baik, kesiapan dalam menghadapi perubahan iklim, mengurangi serta menghapus daeraha kumuh, memastikan tersedianya perumahan yang layak, tersedianya sarana transportasi yang berkualitas. Dengan demikian akan mengurangi dampak buruk dari masing masing daerah.
Suatu langkah yang bijak bila pemerintah daerah menjadikan SDGs sebagai panduan dalam pembangunan. SDGs membantu pemerintah daerah menargetkan prioritas pembangunan mereka, termasuk bagaimana pemerintah daerah bekerja dengan sektor swasta, masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah daerah juga dapat melakukan tindakan langsung untuk mencapai SDGs. Kita perlu membuat SDGs lebih sentral bagi perencanaan daerah.
Partisipasi publik yang lebih luas juga harus ditingkatkan. Sebab tanpa partisipasi publik agenda SDGs akan memiliki nasib yang sama seperti agenda MDGs. Bentuk Partisipasi public dapat diciptakan dengan membentuk panitia bersama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil. Masyarakat sipil tentunya memilki keahlian masing-masing. Dengan kehalian yang beragam tersebut tentunya dapat membantu pemerintah agar lebih akurat dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan, serta membuat beberapa solusi dan implementasi juga pengawasan.
Dengan adanya keterlibatan pemerintah daerah dan keterlibatan publik secara langsung kebijakan SDGs dapat tepat sasaran tertuju kepada kelompok yang paling membutuhkan. Sehingga Indonesia dapat optimis mencapai tujuh belas tujuan SDGs ditahun 2030 mendatang.
