Mohon tunggu...
Lamboroada
Lamboroada Mohon Tunggu... Freelancer

Mahasiswa bodoh pecinta literasi, pembelajar sampai mati.

Selanjutnya

Tutup

Kotak Suara

Baca dan Ketahui Hak Kita sebagai Warga Desa

24 Mei 2019   06:08 Diperbarui: 24 Mei 2019   13:27 0 0 0 Mohon Tunggu...
Baca dan Ketahui Hak Kita sebagai Warga Desa
Bukan siapa-siapa

Desa sekarang sudah mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah pusat,  salah satu program yang di terapkan yakni adanya Dana Desa dimaksudkan untuk keperluan  dalam pembangunan Desa baik dia sektor ekonomi masyarakat maupun infrastuktur sederhananya untuk memberdayakan desa. Dana Desa ini sudah di mulai sejak tahun 2015 dan sudah bisa di salurkan keseluruh desa yang ada di Negara Indonesia. 

Seperti yang di lansir dalam laman detik.com bahwa Anggaran dana desa terus mengguyur sekujur 74.954 desa se Indonesia. Total dana desa sejak 2015 dan hingga 2019 sudah mencapai Rp 257 triliun. 

Rinciannya, pada 2015 senilai Rp 20,7 triliun, pada 2016 mencapai Rp 47 triliun, pada 2017 mencapai Rp 60 triliun, pada 2018 mencapai Rp 60 triliun, dan pada 2019 mencapai Rp 70 triliun. ( Detik.com,  Menyelamatkan Dana Desa.  Kamis,  28 Februari 2019 ).

Dengan angka sebesar itu dapat diperkirakan bahwa setiap Desa di seluruh Indonesia bisa mendapatkan dana desa kurang lebih sebesar Rp. 1M.

Seperti telah dijelaskan bahwa Dana Desa ini di prioritaskan untuk kepentingan Desa bukan untuk kepentingan Kepala Desa atau Aparat desa. Sudah jelas tertuang dalam Peraturan Menteri No. 16 Tahun 2018 pada pasal 4 yang mencakup tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sehingga meminimalisir adanya penyelewengan.

Pemerintah berharap dengan program tersebut menjadikan desa lebih mandiri, seperti mampu membuat program Produk Unggulan Kawasan Pedesaan,  Badan Usaha Milik Desa sampai dengan Lapangan Olahraga desa.  Sehingga dengan adanya usaha-usaha ini bisa membiT suatu desa lebih mandiri secara ekonomi. 

Dalam penyaluran dana tersebut dan untuk pemanfaatannya tidak semulus apa yang diharapkan oleh pemerintah pusat,  sehingga berpengaruh dalam kemajuan suatu Desa. Contohnya dalam proses penyaluran tersebut masih ada saja oknum yang menghisapmenghisap sebut saja para koruptor,  baik di tingkat Desa sampai ke pusat.  

Seperti dalam sebuah koran akhir - akhir ini memberitakan tentang pemengungkap isu korupsi dana desa. Data yang disorongkan ICW menyebutkan, tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dengan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.

Kejadian seperti inilah yang terkadang membuat dana desa tidak dapat di rasakan oleh Masyarakat, dana desa di hisap para koruptor begitu saja tanpa memikirkan tentang kesejahteraan rakyat yang telah memberikan kepercayaan pada mereka.

Untuk itu perlu adanya suatu pengawasan oleh masyarakat desa baik dia pemudanya, maupun tokoh masyarakat yang memang benar-benar menginginkan kemajuan desa.  

Karena dalam hal korupsi sering kali susah untuk di baca kalau tidak benar-benar di pelajari dan di perhatikan,  karena terkadang badan pengawasan korupsi bisa juga kerja samaa  dengan para koruptor dengan perjanjian hitam di atas putih. 

Masyarakat harus mengenali dan mempelajari tentang  aliran dana desa,  serta memperhatikan selama beberapa tahun atau paling tidak dari tahun 2015 tentang pengaruh dana  tersebut untuk kemajuan kampung. 

Apakah sudah terdapan badan usaha desa? 

Apakah sudah ada Produk unggulan yang bisa menjadi  salah satu value dari desa tersebut? 

Apakah lapangan Olahraga desa sudah ada?  

Dan pengaruh lain yang khususnya membangun peradaban desa. Jika hal-hal demikian belum ditemukan,  perlu kita pertanyakan kemana dana desa tersebut mengalir?  Jangan sampai mengalir hanya di kantong kepala desa saja,  atau Keluarga-keluarga maupun aparat-aparat desa.  Karena itu hak warga bukan pribadi. 

Untuk itulah mengapa penting untuk terus diperhatikan demi kemajuan berpikir dan kemajuan desa, tidak akan ada perubahan jika warga hanya diam,  masyarakat hanya acuh terhadap system yang sedang dijalankan. 

Selanjutnya,  Pemerintah desa juga harus memerapkan system transparansi anggaran dana desa agar seluruh masyarakat tau   kemana hak mereka itu di alokasikan.  Bisa dengan melaporkan dalam pada papan informasi yang terdapat di kantor kepala desa atau disuatu desa.  Karena pemerintah pusat juga berharap demikian. 

Pemerintahan yang baik adalah ketika segala sesuatu yg berhubungan dengan desa khsusnya anggaran atau dana desa di selenggarakan dengan transparan,  terang-terangan,  tidak di sembunyi-sembunyikan.  Apabila sebaliknya?  Maka dapat di duga pemerintah tersebut menjalankan praktek korupsi. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2