Keenam, Pemrov DKI ingin membeli sebanyak mungkin lahan untuk membangun rumah susun, ruang terbuka hijau, rumah sakit, sekolah, puskesmas dan sebagainya. Tanah-tanah yang sudah dimiliki oleh Pemrov DKI belumlah cukup ideal untuk membangun Jakarta. Maka ketika pihak Sumber Waras ingin menjual lahannya, Pemrov DKI berinisiatif membelinya.
Â
***
Ahok sendiri sudah berkali-kali memberi pernyataan bahwa pembelian lahan Sumber Waras itu sudah sesuai dengan NJOP dan sama sekali tidak ada kerugian negara. Pun prosedur dalam proses pembeliannya sama sekali tidak menyalahi undang-undang. Namun BPK berkesimpulan sebaliknya bahwa pembelian lahan Sumber Waras itu dalam LHPnya mengatakan ada indikasi kerugian keuangan daerah sebesar 191 miliar dan beberapa kesalahan prosedur pembelian. Atas hasil LHP BPK ini juga DPRD DKI Jakarta telah membentuk Pansus. Hasilnya sama seperti LHP BPK. DPRD pun kemudian melaporkan Ahok kepada KPK.
Temuan BPK itu menjadi acuan para anggota DPRD dalam membentuk pansus. Beberapa LSM anti Ahok mendesak kepolisian untuk mengusut kasus Sumber Waras itu. Bahkan pengacara Egy Sudjana dengan sesumbar mengatakan bahwa dia akan menangkap Ahok terkait kasus Sumber Waras itu. Namun beberapa pihak juga berpendapat bahwa belum cukup bukti Ahok korupsi terkait lahan Sumber Waras itu. ICW sendiri mengecam gaya-gayaan DPRD DKI yang telah melaporkan Ahok kepada KPK tanpa cukup bukti dan hanya mengandalkan LHP BPK itu. Pasalnya BPK belum merampungkan audit investigasi, namun DPRD telah mendahuli melaporkan Ahok kepada KPK.
Lalu siapa yang benar? Apakah BPK yang menurut Ahok tendensius? Atau Ahok yang berani mati membela ABPD? Jawabannya adalah pengadilan. Ahok sendiri sangat setuju membawa kasus Sumber Waras itu ke pengadilan agar permasalahannya terang benderang. Yang jelas, Ahok tidak akan mundur dalam melawan BPK. Ahok terus fight BPK demi hidup dan reputasinya. Ahok sudah mengumpulkan bukti-bukti kebobrokan BPK selama ini dan akan dia bongkar di pengadilan. Sebaliknya juga BPK tidak akan mundur untuk membuktikan bahwa Ahok salah dalam membeli lahan Sumber Waras itu. Tentu saja pihak yang kalah, maka reputasinya akan tamat. Jika Ahok kalah, maka reputasinya akan tamat. Demikian juga jika BPK kalah, reputasi mereka semakin melorot dan semakin tidak dipercaya publik. Apalagi sebelumnya mantan ketua BPK Hadi Purnomo sudah ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.
Â
Salam Kompasiana,
Asaaro Lahagu
