Demokrasi Indonesia

Demokrasi di Indonesia

Berbicara demokrasi di Indonesia pasti kita berpikir dari mana sih sejarah demokrasi di Indonesia, oke mari kita bahas!!! Sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dimulai sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. 

Demokrasi secara umum yaitu bentuk atau sistem pemerintahan dimana seluruh rakyatnya turut serta memerintah melalui wakil-wakilnya. Menurut Abraham Lincoln Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. 

Definisi tersebut yang kini kita gunakan dalam menjalankan demokrasi sejak merdeka tahun 1945 di Indonesia telah beberapa kali mengganti model demokrasinya, secara umum periode demokrasi dapat dibagi menjadi 4 yaitu demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila atau orde baru dan demokrasi transisi atau reformasi.

Pengertian demokrasi parlementer Dari tahun 1945 sampai 1959 dimana masa ini merupakan masa pertama kali Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer atau yang disebut dengan demokrasi liberal.

Masa demokrasi liberal membawa dampak yang cukup besar di Indonesia karena mempengaruhi keadaan situasi dan kondisi politik pada saat itu masa ini juga merupakan masa kejayaan demokrasi di Indonesia karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia munculnya sistem parlementer di Indonesia karena jatuhnya kabinet presidensial pertama pada 14 November 1947.

Hal ini disebabkan oleh keluarnya maklumat Wakil Presiden Nomor 10 Tahun 1945 pada 16 Oktober 1945 karakteristik demokrasi parlementer yang pertama sistem multipartai parlemen terdiri dari wakil-wakil partai yang berasal dari beragam aliran atau ideologi ada partai islam partai nasionalis dan Partai non Islam namun dominannya politik aliran membawa konsekuensi terhadap penggolongan konflik.

Yang kedua basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah ini menjadi salah satu penyebab gagalnya demokrasi parlementer,yang ke tiga pengawasan yang ketat dari parlemen. 

Hal ini menyebabkan akuntabilitas pejabat negara sangat tinggi abilitas politik dan berantakan di berbagai daerah yang ke-4 parlemen memegang kekuasaan politik sangat besar dalam sistem ini presiden bertanggung jawab kepada DPR dan Sistem perwakilan menggunakan sistem bikameral yaitu MPR dan DPR.

Yang kelima kabinet pemerintah koalisi tidak stabil dan kerap berganti ini adalah daftar kabinet yang ada di Indonesia selama masa demokrasi parlementer yang pertama Kabinet Natsir dari September 1950 Maret 1951 kemudian digantikan oleh kabinet Sukiman mulai dari April 195-1952, kabinet wilopo mulai dari 652-1953 kemudian kali kabinet Ali sastromidjojo mulai dari Juli 1950-Agustus 1955 dan yang terakhir adalah kabinet Burhanudin Harahap mulai dari Agustus 1955-Maret 1956.

Demokrasi terpimpin dari 1901 sampai 1966 demokrasi terpimpin dimulai saat Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5-7-1959 masa demokrasi terpimpin yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno diawali oleh anjuran dulu agar undang-undang yang digunakan untuk menggantikan undang-undang sementara 1950 adalah undang-undang dasar dan itu menimbulkan pro dan kontra di kalangan anggota konstituante lalu diadakan voting yang diikuti oleh seluruh anggota konstituante dengan hasil 269 orang setuju untuk kembali ke undang-undang Dasar 1945 dan 119 orang tidak setuju untuk kembali ke undang-undang Dasar 1945 bergerak dari hal tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit yang disebut dengan Dekrit Presiden 5-7-1959, demokrasi terpimpin dalam banyak hal telah menyimpang dari demokrasi konstitusional namun lebih menampilkan beberapa aspek dari demokrasi rakyat masa kini dan ditandai dengan dominasi presiden terbatasnya peran partai politik.