Kekisruhan soal impor beras yang digagas oleh Menteri Perdagangan telah melibatkan banyak pihak turut berpolemik. Dua kementerian lantas menjadi sorotan publik, baik Kementerian Pertanian maupun Perdagangan. Wapres Jusuf Kalla pun angkat bicara seolah-olah persoalan mencapai antiklimaks.
"Mungkin Menteri Perdagangan kurang mempelajari tentang aturan-aturan itu," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden RI, Jakarta, Selasa (16/1/2018) - Kompas.com
Kalla menegaskan bahwa tugas impor beras diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d Perpres Nomor 48/2016 dan diktum ketujuh angka 3 Inpres Nomor 5/2015. Peraturan tersebut mengintegrasikan kebijakan impor beras dan kewenangan Bulog untuk menjaga stabilitas harga.
Namun, Kalla tidak membantah keputusan impor bertujuan untuk mengatasi permasalahan lonjakan harga beras dan pasokan beras yang sedang menurun. Hal ini menguatkan pernyataan Mendag Enggartiasto Lukita kepada media.
"Berdasarkan arahan Bapak Wakil Presiden dalam Rakortas (Rapat Koordinasi Terbatas) pada tanggal 9 Januari 2018, impor beras dapat dilakukan jika Cadangan Beras Pemerintah atau stok beras Bulog di bawah 1 Juta ton," ungkapnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), di Jakarta Kamis (18/1) - Merdeka.com
Dalam penelusuran terkait polemik impor beras yang menghangat sepekan lalu, terdapat lima pokok persoalan, yakni:
1. Kontroversi kewenangan impor yang melibatkan BUMN;
2. Perbedaan data yang dijadikan alasan bahwa impor perlu dilakukan antara Kementan dan Kemendag;
3. Keputusan impor yang mendekati masa panen raya;
4. Kelangkaan beras dan kenaikan harga;
5. Klaim swasembada beras oleh Menteri Pertanian
