Mohon tunggu...
Bibhu Kelabu
Bibhu Kelabu Mohon Tunggu... -

manusia biasa, yang ingin belajar kebenaran

Selanjutnya

Tutup

Politik

Bogor Goals, Bukti Pengkhianatan Terhadap Pancasila

6 Oktober 2013   06:39 Diperbarui: 24 Juni 2015   06:56 859
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Indonesia menjadi tuan rumah KTT APEC yang dilaksanakan di Nusa Dua, Bali (5-8 Oktober 2013). Acara tahunan ini diikuti oleh 21 negara, dengan tujuan meningkatkan perdagangan bebas di kawasan Asia-Pasifik.

Pada dasarnya tidak ada perjanjian yang harus ditandatangani dalam organisasi ini, tetapi hal itu bertolak belakang dengan adanya Bogor Goals sebagai pengikat. Dalam kesepakatan 1994 di Bogor, APEC menggagas tujuan perdaganan bebas dan terbuka serta meningkatkan investasi asing di Negara anggota pada tahun 2010 untuk ekonomi maju, dan pada tahun 2020 untuk Negara ekonomi berkembang.

Sebuah paradigma muncul ketika acara itu berlangsung. Tentu Seperti biasa, pro dan kontra tetap mengekor disetiap kebijakan pemerintah. Sebagai alat kontrol koridor bila salah arah.

Lagi-lagi kesalahan itu terbukti. Bukanya membangun paradigma negatif, tetapi dari sudut pandang Pancasila memang terjadi kesalahan bukan lagi kerancauan.

Baru saja tanggal 1 Oktober 2013, kesaktian Pancasila dielu-elukan tetapi peringatan hari itu hanya sebatas seremonial saja. Tanpa merenungi dosa akibat melanggar dasar Negara. Pantas saja pertumbuhan ekonomi 6,3% tidak merata hasilnya, kemiskinan dan krisis ekonomi masih merajalela.

Bogor Goals

APEC berdiri pada 1989 di Canbera, Australia yang terdiri dari 12 negara kawasan Asia Pasifik. Keduabelas Negara tersebut adalah Australia, Brunei, Kanada, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Filipina, Singapura, Thailand,dan Amerika.

Seiring berjalanya waktu, pada tahun 1991 Republik Cina, Hongkong, RRC masuk menjadi anggota baru. Diikuti Mexico (1993), Papua New Guenia (1993) , dan terakhir Chili (1994).

1994 adalah hari kelam bagi ekonomi Indonesia.  Pemerintah zaman Orde Baru yang getol mengkampanyekan Pancasila tetapi nol dalam implementasinya. Terbukti Bogor Goals tidak berpihak pada bangsa Indonesia.

Meski bertujuan untuk menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik untuk negara maju paling lambat tahun 2010 dan untuk negara berkembang selambat-lambatnya tahun 2020. Tetapi hanya segelintir borjuis dari bumi nusantara serta Negara-negra berhalauan ekonomi liberal macam Amerika yang menikmatinya.

Pengkhianatan Terhadap Pancasila

Bagi komunitas pro melihat manifestasi keuntungan dari tujuan perdagangan bebas. Mereka melihat beberapa kebijakan sangat menggiurkan, diantaranya; menurunkan bea cuka hingga nol dan lima persen di lingkungan Asia Pasifik (Liberalisasi Perdagangan dan Investasi), memfasilitasi interaksi bisnis antara negara-negara anggota dengan mengurangi biaya bisnis, berbagi informasi perdagangan, dan meningkatkan hubungan importir dan eksportir (Fasilitas Bisnis), memberikan kesempatan bagi negara-negara anggota untuk meningkatkan pelatihan dan pendidikan dalam perdagangan internasional (Kerjasama Ekonomi dan Teknik (ECOTECH).

Sekilas kita disuguhi gambaran ancang-ancang setrategi perang ekonomi, ada anggapan “kalau perdagangan bebas berjalan, Indonesia ekspansi pasar ke Amerika. Pasti akan cepat kaya.” Tetapi realita berkata lain, pondasi ekonomi Indonesia belum terbentuk. Budaya masyarakat yang suka belanja, menyebabkan produksi langka. Akan mati kutu, bila orang Indonesia rajin membeli tanpa mengimbangi produksi.

Di sini terlihat ketimpangan sosial dari efek perdagangan bebas itu terjadi, hal mana yang kuat akan tetap berjaya mendapat pemasukan dan yang miskin akan mati perlahan. Di sini lah pengkhianatan terhadap Pancasila. Dasar Negara Republik Indonesia.

Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang mengacu pada silia-sila Pancasila. Merupakan ekonomi riil dan has bangsa Indonesia, yang digali dan dikembangkan dari realitas masyarakat Indonesia. Mengandung moralistik berketuhanan, ekonomi kemanusiaan, nasionalisme ekonomi, demokrasi ekonomi (ekonomi kerakyatan), dan diarahkan untuk mencapai tujuan keadilan bagi seluruh rakyat Indoneisa.

Sebuah sistem ekonomi yang tidak hanya mementingkan keuntungan, tetapi mencakup aspek moral dan keadilan. Mungkin terlihat kejam bagi negara liberal yang terbiasa serampangan dalam berekonomi, tetapi "bila anda sopan, kamipun segan."

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun