Pengertian Politik Identitas

Identitas diri pada dasarnya merupakan suatu perasaan subjektif mengenai dirinya sendiri yang didalamnya memiliki ciri, sifat atau karakter[1]. Dalam konteks sosial identitas diartikan sebagai pemaknaan keberadaan diri seseorang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial sehingga menjadi penghubung antara individu dengan masyarakat. 

Dari pemahaman tersebut maka muncul konsep identitas sosial sebagai pemaknaan akan kesamaan sifat, ciri atau karakter terhadap suatu kelompok tertentu dalam masyarakat yang didasarkan atas kesamaan simbol seperti pakaian, kepemilikan, pemikiran dan lain sebagainya[2], dengan begitu identitas sosial dimaknai sebagai aktivitas menyamakan simbol oleh satu individu dengan individu lain yang kemudian akan membentuk kelompok yang didasarkan atas kesamaan tertentu, hal ini juga dimaksudkan menjadi pembeda simbolik dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya membentuk sifat persamaan dan perbedaan antara satu kelompok sosial dengan kelompok sosial yang lainnya. 

Menurut Castells[3] (2010) terdapat tiga asal usul identitas, yaitu: Pertama, legitimizing identity atau disebut juga sebagai identitas sah yang dapat dicontohkan seperti adanya otoritas dan dominasi. Kedua, resistance identity atau disebut juga sebagai identitas perlawanan yang dapat dicontohkan dengan politik identitas. Ketiga, project identity atau disebut juga sebagai identitas proyek yang dapat dicontohkan dengan kajian gender seperti feminisme. 

Terdapat 3 (tiga) pendekatan dalam memahami bagaimana identitas dapat dibentuk, yaitu: Pertama, primordialisme yang mana identitas diperoleh secara alamiah atau keturunan semenjak seorang individu itu lahir. Kedua, kontruktivisme yang mana identitas sosial diperoleh melalui cara yang dibuat secara langsung orang seorang individu atau dibentuk secara sengaja melalui interaksi sosial seperti adanya ikatan sosial dan kultural. Ketiga, instrumentalisme yang mana identitas diperoleh melalui pembentukan oleh elit dalam konteks kekuasaan[4].

Kajian identitas dalam konteks politik dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu identitas  politik (political identity) dan politik identitas (political of identity). Identitas politik diartikan sebagai konstruksi yang akan menentukan posisi kepentingan dalam suatu komunitas atau masyarakat, sedangkan politik identitas merujuk kepada suatu mekanisme pengorganisasian identitas[5]. 

Politik identitas secara umum difokuskan kepada proses menemukan perbedaan-perbedaan yang didasarkan kepada simbol tertentu seperti kondisi fisik/ras, jenis kelamin dan lain sebagainya[6]. Meskipun demikian prakteknya identitas politik dan politik identitas memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Politik identitas mendasarkan dirinya kepada identitas politik yang telah dimiliki baik berupa latar belakang keturunan/etnisitas maupun dari latar belakang yang secara sengaja dibentuk seperti latar belakang pendidikan, ekonomi dan kultur.

Politik identitas lahir didasarkan kepada 2 (dua) tujuan, pertama, sebagai alat untuk menentukan posisi seseorang atau politisi yang akan menjadi ciri kesamaan dengan kelompok tertentu, sehingga selain akan memunculkan sikap kepemilikan/belonging juga akan memunculkan sikap dukungan dari kelompok yang dimaksud. 

Kedua, sebagai alat yang sengaja dibuat untuk mempertegas perbedaan identitas dengan kelompok lainnya, dalam prakteknya hal ini digunakan untuk menunjukan superioritas terhadap kelompok yang dianggap lemah atau secara kuantitas merupakan minoritas, baik itu didasarkan asal-usul suku, agama maupun pembeda lainnya, sehingga akan memunculkan terminologi minoritas dan mayoritas atau asli pribumi dan pendatang.

 Tuntutan terhadap politik identitas dalam konteks perebutan kekuasaan semakin terbuka mengingat desakan akan keberpihakan kelompok mayoritas yang ada di masyarakat untuk senantiasa mendukung posisi politiknya, terlebih dalam karakterstik masyarakat yang heterogen dengan adopsi terhadap stratifikasi sosial yang kuat akan semakin menumbuhkan politik identitas. 

Hal ini sejalan dengan pendapat dari beberapa ahli seperti Morowitz[7] (1998) yang menyatakan bahwa politik identitas adalah pemberian garis secara tegas yang ditujukan untuk menentukan kelompok mana yang akan diterima atau disertakan dan kelompok mana yang akan ditolak. Dengan begitu akan memunculkan manipulasi perbedaan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya yang pada akhirnya ditujukan untuk memperoleh dukungan agar apa yang menjadi tujuan politiknya dapat tercapai.

Keterangan: Tulisan ini merupakan bagian dari artikel dalam jurnal TAPIS dengan judul: Konstruksi Politik Identitas melalui Nilai-nilai Islam dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Bandung Barat. Adapun tautan terhadap artikel tersebut sebagai berikut: Artikel 

Referensi: 

[1] James E Marcia, 'Development and Validation of Ego Identitiy Status', Journal of Personality and Social Psycology, 3.5 (1966), 551--58; James P Chaplin, Kamus Lengkap Psikologi, Terjemahan (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011).

[2] Agoes Dariyo, Psikologi Perkembangan Remaja (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004); M.A. Hogg and G.M. Vaughan, Social Psichology (London: Prentince Hall, 2002).

[3] Idris Hemay and Aris Munandar, 'Politik Identitas Dan Pencitraan Kandidat Gubernur Terhadap Perilaku Pemilih', Jurnal Politik: Kajian Politik Dan Masalah Pembangunan, 12.1 (2016), 1737--48.

[4] Titik Widayanti, Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2009).

[5] Arie Setyaningrum, 'Memetakan Lokasi Bagi Politik Identitas Dalam Wacana Politik Poskolonial', Jurnal Mandatory, 2.2 (2005), 13--34.

[6] Ubed S Abdillah, Politik Identitas: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas (Magelang: Yayasan Indonesiatera, 2002); Juhana Nasrudin and Ahmad Ali Nurdin, 'Politik Idnetitas Dan Representasi Politik', Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 1.1 (2018), 34--47.

[7] Muhtar Haboddin, 'Menguatnya Politik Identitas Di Ranah Lokal', Jurnal Studi Pemerintahan, 3.1 (2012), 116--34.