Kepemimpinan Indonesia Pasca Jokowi, Prabowo kah?

Tahun 2024 Jokowi akan mengakhiri 2 periode kepemimpinannya sebagai Presiden Republik Indonesia. Seorang Mantan Walikota berlatar belakang pengusaha meubeul yang kemudian menjadi Gubernur dan terpilih jadi presiden pada Pilpres 2014 dengan begitu dinamis dan dramatis. Dalam dua kontestasi Pilpresnya Jokowi berhasil mengungguli sosok Purnawirawan Militer berpangkat Letjen yang juga seorang pengusaha serta ketua umum partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto. 

Berhasil tidaknya kepemimpinan Presiden Jokowi selama 2 periode hingga Oktober 2024 nanti, urusannya para ahli dan pengamat yang bisa mengukur angka pencapaian dengan berbagai indikatornya. Selain tentu saja yang akan menilai dan merasakan sepenuhnya adalah rakyat Indonesia sendiri, baik yang berada di Kota maupun di pelosok desa. 

Kita bisa berdebat hebat untuk mengukur dan menilai kinerja seorang pemimpin politik, apalagi di negeri ini selalu menyisakan "dendam" politik yang berkepanjangan antara para pendukung dan penentang masing-masing kandidatnya. Sampai-sampai mengkristalisasi dalam 2 kutub yang berlawanan secara vis a vis dalam penyebutan ma kelompok Cebong dan kampret (sekarang bergeser menjadi kadrun). Apalagi dengan fasilitasi dunia medsos yang semua orang secara bebas bisa berkomentar dan mengeluarkan pendapatnya. Meskipun karena tidak terkendali emosi, banyak juga yang terjerumus pada persoalan hukum karena terjerat UU ITE. 

Menuju tahun politik 2024 tentu bukanlah waktu yang lama, KPU RI sudah menyampaikan model simulasi pelaksanaan hajat politik Tahun 2024 tersebut dengan asumsi tidak akan dilakukan revisi terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.  Berikut model simulasi menurut KPU RI  yang penulis baca dari pemberitaan Manadoterkini.com ;

1. Simulasi Pilpres

a. Masa jabatan presiden selesai 20 Oktober 2024.
b. Paslon terpilih harus sudah tersedia 14 hari sebelum masa jabatan selesai yakni 6 Oktober 2024.
c. Coblosan Maret 2024.
d. Antisipasi pilpres putaran kedua bila peserta pilpres lebih dari dua.
e. Tahapan dimulai 20 bulan sebelum coblosan yakni di Juli 2022.
f. Mempertimbangkan paslon terpilih sudah dapat terlibat dalam penyusunan program dan APBN 2025.

2. Simulasi Pileg

a. Penetapan Hasil Pemilu Nasional April 2024 (pengalaman pemilu 2019 Mei 2019).
b. Putusan MK sengketa hasil pileg Agustus 2024 (pengalaman pemilu 2019 Putusan MK Agustus 2019).
c. Hasil Pileg DPRD harus sinkron dengan tahapan pencalonan Pilkada Agustus 2024.
d. Coblosan Maret 2024.
e. Tahapan dimulai 20 bulan sebelum coblosan (Juli 2022).

3. Simulasi Pilkada

a. Coblosan November 2024.
b. Pencalonan Agustus 2024 harus sinkron dengan hasil Pileg DPRD 2024.
c. Tahapan Pilkada 11 bulan sebelum coblosan yakni dimulai Oktober 2023.