Merdeka dari Korona, Yakin Kita Bisa

Indonesia saat ini sedang mengalami gelombang kedua Covid-19. Walau kita boleh sedikit bernafas lega karena kasus aktif menunjukkan tren penurunan, namun ada kekhawatiran di mana kasus di luar Jawa-Bali masih tinggi. Sebagaimana disampaikan Presiden Jokowi, kenaikan signifikat kasus Covid-19 di luar Jawa-Bali. 

Tercatat angka kasus positif di luar Jawa-Bali pada 25 Juli 2021 sebanyak 13.589 kasus atau 34 persen dari kasus nasional. Namun pada 1 Agustus 2021 naik menjadi 13.589 kasus atau 44 persen kasus baru nasional, dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54 persen kasus baru nasional. Propinsi yang secara khusus disoroti Jokowi adalah Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Papua, Sumatera Barat, dan NTT (nasional.tempo.co,08/08/2021).

Sorotan Jokowi adalah alarm untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran korona di desa. Karena itu perang terhadap korona dari desa harus digiatkan lagi dengan, pertama, menghidupkan kembali posko korona desa. Ketika awal pandemi korona, marak didirikan posko penjagaan di tingkat desa. Tujuannya untuk membatasi aktivitas masyarakat dan mengontrol mobilitas masyarakat dari dan ke wilayah tertentu. Namun seiring perjalanan waktu, posko-posko tersebut telah ditutup.

Posko yang telah ditutup dapat dihidupkan lagi dengan memperluas fungsinya. Selain sebagai pos penjagaan, juga menjadi posko informasi; sumber informasi tentang korona bagi masyarakat. Di tengah perang melawan korona distribusi informasi yang cepat dan akurat sangat urgen. Hal ini untuk mengimbangi informasi yang tidak terarah dan simpang siur. Informasi yang diperoleh selama ini lebih banyak lewat media online. Sayang informasi yang beredar sudah terkontaminasi dengan berita hoax.

Kedua, percepat program vaksinasi. Saat ini vaksin menjadi solusi preventif penyebaran virus korona. Karena itu menjadi tugas pemerintah menyediakan vaksin yang mudah diakses oleh semua kalangan, termasuk masyarakat desa. Program Desa Merdeka Vaksin bisa menjadi tawaran solusi. Di mana desa menjadi titik pusat program vaksinasi. 

Teknisnya pemerintah desa menjadi penggerak utama dengan mendata warga dan menyiapkan tempat vakasinasi. Program Desa Merdeka Vaskin ini selain mempercepat, mempermudah akses, dan menjangkau masyarakat bawah, juga dapat mengurangi kerumunan sebagaimana terjadi selama ini karena masyarakat dibiarkan mencari dan mendatangi sendiri tempat vaksinasi.

Program vaksinasi ini harus dibarengi dengan edukasi. Ini penting agar tidak ada resistensi dari masyarakat. Masyarakat harus mendapat informasi yang benar tentang vaksin, mengapa harus divaksin, bagaimana cara mendapat vaksin. 

Masyarakat perlu diberi pemahaman tentang pentingnya vaksin untuk memperoleh kekebalan tubuh agar bisa melawan virus korona. Ini berarti narasi yang dibangun untuk menakut-nakuti masyarakat dengan ancaman tidak akan mendapat pelayanan administrasi pemerintah bila tidak menunjukkan kartu vaksinasi harus dihindari.

Ketiga, konsistensi dalam menjalankan aturan. Ketika virus korona sampai di negeri ini, banyak aturan yang dibuat pemerintah dalam upaya menahan laju penyebarannya. Secara nasional mula-mula diberlakukan work from home. Menjalankan semua aktivitas dari rumah. Aturan ini lalu diganti dengan pembatasan sosial berskala besar. Kemudian diganti lagi dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat dengan level-levelnya.

Pemberlakuan aturan tersebut disertai penerapan protokol kesehatan dengan menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, mengurangi kerumunan, dan mengurangi mobilitas penting dijalankan. Namun dalam tataran praktis, pelaksanaan aturan tersebut masih jauh dari ideal. Ini adalah kelemahan terbesar dalam perang melawan korona: inkonsistensi dalam menjalankan aturan.

Kehidupan memang harus tetap berjalan walau di tengah pandemi. Tetapi menerapkan aturan kesehatan adalah wajib hukumnya. Karena aturan adalah panglima tertinggi. Pengabaian dan pelanggaran terhadap aturan kesehatan membawa dampak nyata pada peningkatan kasus.