Beberapa solusi yang penulis tawarkan apabila pemerintah tetap bersikeras untuk menjalankan program Komcad antara lain;
Solusi pertama, untuk tahap awal sebanyak 25.000 orang tersebut, penulis menyarankan untuk merekrut 70%-nya dari kalangan PNS.
Ini untuk memudahkan pengawasan dan mengurangi eksposur kepada paham yang berbahaya. Selain itu faktor kesejahteraan juga (relatif) lebih terjaga, lagi-lagi meningkatkan keandalan.Â
Sisanya bisa diambil dari karyawan BUMN maupun dari organisasi sukarelawan seperti TAGANA, JAGAWANA, maupun MENWA. Jangan mengambil dari ormas. Percayalah, kita mau seminimum mungkin berkaitan dengan politik, sekaligus memastikan bahwa kesetiaan mereka hanya untuk NKRI, bukan untuk yang lain.
Solusi kedua, pelatihan Komcad disarankan untuk lebih banyak kepada keteknikan dan penggunaan alutsista, mengingat latihan dasar kemiliteran relatif mudah dilakukan, apalagi dengan jumlah penduduk RI yang tidak sedikit.
Solusi ketiga, selain tunjangan operasi, sebaiknya pemerintah memberikan tunjangan per tahunnya, sekurangnya Rp 4 Juta per tahun, mungkin bisa sekalian diberikan pada saat latihan penyegaran (refresher course), katakanlah tunjangan kehormatan, sehingga tetap ada hubungan timbal-balik antara pemerintah dengan Komcad.
