Sejak jamannya ABRI, AL mengklaim sepihak bahwa salah satu tugasnya adalah penegak hukum di laut. Selanjutnya, dengan membangun argumen belum ada instansi lain yang mampu, maka tugasnya itu diwadahi dalam UU No 34/2004 tentang TNI. Dalam pasal 9 UU 34/2004 tersebut dirumuskan bahwa "Menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi."
Karena persoalan tugas 'menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut' tersebut dinilai tumpang tindih dengan Bakamla (Badan Keamanan Laut/Coast Guard) dan Polisi Perairan, maka melalui TNI diajukan RUU Keamanan Nasional agar hanya TNI AL menjadi satu-satunya intitusi  yang 'menguasai' perairan dan kewenangan menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut di Indonesia.
Cukup aneh, tapi jangan heran bila ada kota di Indonesia yang tidak memiliki laut tetapi justru punya Pangkalan TNI AL, misalnya kota Bandung. Hal ini menjadi salah satu sebab diantaranya, mengapa hingga saat ini  RUU Kamnas (Keamanan Nasional) belum  juga bisa disahkan menjadi UU. Jika TNI AL dijadikan satu-satunya institusi penegak hukum di laut, maka seharusnya TNI AD menjadi satu-satunya institusi penegak hukum di darat. Demikian juga dengan TNI AU sebagai penegak hukum di udara. Tugas menegakkan kedaulatan negara dikecilkan menjadi tugas penegak hukum.
Diketahui, TNI AL sangat bersikukuh untuk menjadi penegak hukum di Laut. Sehingga hal cetek dan remeh temeh, bahkan sama sekali tidak berhubungan dengan kedaulatan negara, diambil alih oleh TNI AL. TNI AL dengan kapal perang mengejar dan menangkap bahkan menenggelamkan kapal pencuri ikan. Tentu, prajurit TNI AL dilatih dan dipersenjatai negara bukan untuk menangkap nelayan yang hanya bersenjata kail dan jaring. Operasi seperti ini akan lebih tepat jika diserahkan pada Polisi Air (Polair), bukan TNI AL.
Berikutnya dalam usaha mencari dan menemukan korban kecelakaan pesawat Air Asia di laut juga 'diambil alih' oleh TNI AL, padahal negara sudah memiliki Basarnas. Alasannya, Basarnas dianggap tidak mampu. Modus 'ambil alih'  kewenangan instansi lain ini selalu menggunakan alasan 'mereka tidak mampu'. Kesan 'mereka tidak mampu' seperti sengaja diciptakan untuk memuluskan  'pengambil alihan' sementara kewenangan instansi lain.
Tabiat untuk ingin mengambil alih segela yang berurusan dengan laut seperti tutup ketemu botolnya saat Presiden Jokowi menginginkan fokus pembangunan jangan memunggungi laut. Pembangunan yang fokus pada sektor kemaritiman, menjadikan TNI AL semakin eforia dalam kekuasaan. Lebih klop, Menko Polhukam berasal dari TNI AL.
Lihat saja bagaimana gesture Kasal yang terlihat selalu mengikuti kegiatan harian Menko Kemaritiman. Bahkan Kasal pun tidak segan ikut membagi sembako pada korban banjir di Jakarta. Mereka juga semakin berani melakukan pembangkangan terhadap keputusan pengadilan dengan cara-cara yang dinilai kurang elegan (Lihat: http://sinarharapan.co/news/read/150115031/pengosongan-lahan-ricuh-warga-melawan).
Eforia kekuasaan TNI AL semakin tidak terkendali terlihat dari perilaku POM AL yanh dengan sadis melakukan penangkapan dan penganiayaan terhadap dua perwira polisi di kafe dikawasan elit Bisnis Internasional SCBD. Ironinya razia yg diikuti penangkapan, penganiayaan dan penahanan bahkan pencurian itu dilakukan POM AL tanpa sepengetahuan Pangdam Jaya selaku Komandan Garnisun yang seharusnya mengetahui dan mengendalikan semua pergerakan pasukan di Jakarta.
Bila selama ini tugas Bakamla dan Polisi Perairan diambil alih TNI AL, lalu kemarin tugas Basarnas juga diambil TNI AL, dan sekarang tugas TNI AD di darat juga diambil alih TNI AL, jangan-jangan sebentar lagi TNI AL akan mengambil alih seluruh tugas TNI. TNI AL tidak lagi hanya jaya di laut, tetapi juga berambisi untuk bisa jaya di darat dan nantinya kepingin juga jaya di udara.
Perilaku oknum TNI AL yang eforia terhadap kekuasaan ini terkesan ingin menutupi sejarah pertempuran di Indonesia yang belum diwarnai dengan catatan kemenangan dalam pertempuran di laut. Sejarah belum mencatat keunggulan TNI AL dalam berbagai pertempuran laut, kecuali menangkap dan menenggelamkan perahu nelayan.
Dalam situasi seperti ini, Panglima TNI harus berani dan tegas menyikapi perubahan perilaku TNI AL yang semakin menang-menangan, dominan, ingin berkuasa dan megalomania ini agar mereka tidak dijadikan musuh bersama oleh rakyat dan banyak institusi negara kita. Bagaimanapun NKRI membutuhkan TNI AL yang kuat dan merakyat. Bukan TNI AL yang arogan dan menang-menangan.
