Ksatria Nusantara
Ksatria Nusantara

Cinta NKRI, Berjiwa Merah Putih, Anti Penjajahan... Moerdeka ataoe mati!

Selanjutnya

Tutup

Hankam

TNI AL, Lemah di Laut tapi Ingin Berkuasa di Darat

18 Februari 2015   22:04 Diperbarui: 17 Juni 2015   10:56 11773 0 0

Dibanding daratan, memang laut Indonesia lebih luas. Namun demikian, dalam sudut pandang sejarah militer Indonesia, justru pertempuran dahsyat sering terjadi di darat. Hal tersebut disebabkan para pemberontak dan penjajah mengkonsentrasikan strategi perangnya di darat. Otomatis TNI AD lebih memiliki pengalaman operasi tempur dibanding TNI AL, apalagi TNI AU. Pengalaman tersebut memberi pengaruh pada operasi perang atau militer di darat lainnya, seperti pembebasan sandera atau penumpasan sparatis Freetelin di Timtim, GAM di Aceh, OPM di Papua atau RMS di Maluku.

Saat operasi militer dipilih Presiden Soekarno untuk merebut Papua dari Belanda, TNI AL memiliki kesempatan besar untuk menunjukkan kemampuan tempurnya di laut. Salah satu yang menjadi kenangan buruk sejarah militer laut kita adalah pertempuran di laut Aru. Dalam pertempuran tersebut Komodor Yos Soedarso gugur dan sebanyak 25 ABK KRI Macan Tutul tewas, selebihnya yang selamat ditawan oleh Belanda. Dalam tawanan Belanda, saksi hidup dari ABK KRI Macan Tutul diperlihatkan beberapa photo KRI, termasuk photo KRI Macan Tutul. Ini menyiratkan bahwa operasi rahasia ini sempat bocor. Dan ini menunjukkan bahwa struktur dan sistem inteljen TNI AL belum terlatih dalam menjalankan suatu operasi perang.

Dari tinjauan militer, TNI AL mengalami kekalahan dalam pertempuran di laut Aru tersebut. Hanya saja, untuk menghapus jejak kekalahan tersebut dalam sejarah militer, maka Komodor Yos Sudarso yang gugur dalam pertempuran laut tersebut diberi anugerah sebagai Pahlawan Nasional. Salah satu mitos yang paling terkenal dari Yos Sudarso sebelum gugur adalah pekikannya, 'Korbankan Semangat Pertempuran!' untuk memotivasi pasukan lainnya.

TNI AL juga pernah diberikan kesempatan untuk terlibat dalam suatu operasi infiltrasi ke Singapura saat Indonesia dalam masa konfrontasi dengan Malaysia/ Singapura pada tahun 1960-an. Adalah Harun Said dan Usman Hj Mohd Ali (selanjutnya dikenal dengan Usman Harun), dua anggota KKO (Korps Komando Operasi -kini dikenal dengan Korps Marinir) yang diberangkatkan ke Singapura dengan menggunakan perahu karet. Tugas pokoknya melakukan infiltrasi dan menyabotase kepentingan-kepentingan Malaysia dan Singapura.

Pada prakteknya, operasi tersebut hanya mampu meledakkan hotel Mac Donald dan menelan korban jiwa sipil, non militer. Dalam peristiwa tersebut, 20 buah toko di sekitar hotel itu mengalami kerusakan berat, 24 buah kendaraan sedan hancur, 30 orang meninggal, 35 orang mengalami luka-luka berat dan ringan. Usman dan Harun yang kesulitan keluar dari Singapura, akhirnya tertangkap dan dihukum mati oleh pemerintah Singapura.

Pada masa Presiden Soeharto yang kebetulan berasal dari TNI AD, peran militer AL mulai berkurang. Boleh disebut, pada masa pemerintahan Soeharto TNI AL tidak diberi kesempatan dan berperan dalam pertempuran di laut. Dan memang dalam prakteknya, sejarah militer mencatat pasukan marinir TNI AL tidak punya prestasi yng gemilang dalam operasi perang. Di Timtim, TNI AL hanya berperan dalam mencegah kapal Louisiana Expresso yang berisi aktivis HAM memasuki perairan Timtim, dan ini bukan operasi perang.

TNI AL terutama Marinir sedikit mendapat nama harum saat reformasi bergulir pada tahun 1998. Saat itu tank marinir tersebar di sejumlah titik strategis ibu kota Jakarta. Masyarakat diberikan akses untuk bisa berphoto pada tank yang dipajang. Ceritanya, AL ingin mengambil hati rakyat. Ini sebenarnya langkah politis bukan strategis. Sebab dengan latar Soeharto sebagai TNI AD dan isu keterlibatan Kopassus TNI AD dalam penculikan aktivis, posisi AL relatif lebih 'bersih' untuk mengambil simpati rakyat. Jadi, ini soal kemasan meraih popularitas.

Berikutnya, saat Megawati menjadi Presiden dan kondisi internal AD 'diobok-obok' oleh isu pelanggaran HAM, secara halus dari arah belakang, AL mulai berambisi menduduki posisi Panglima TNI. Suatu posisi yang tabu di isi AL pada era Presiden Soeharto. Untuk mengemas agar ambisi tersebut sesuai dengan semangat reformasi TNI, AL minta jabatan Panglima TNI diberikan bergilir seperti di AS pada tiga matra AD, AL dan AU. Padahal AL AS jumlahnya sama dengan AD dan AU. Dan yang sangat penting lagi, pengalaman tempur AL AS cukup banyak dan diakui oleh militer dunia. Di Indonesia, jumlah prajurit TNI AL hanya 1/5 jumlah prajurit TNI AD, anehnya TNI AL menuntut jumlah Jenderalnya sama dengan Jenderal yang dimiliki AD.

Marinir TNI AL juga menuntut disamakan dengan Kopassus milik TNI AD dan menjadi kebanggaan Indonesia. Tidak cukup itu, jabatan Komandan Pasukan Pengaman Presiden (Danpaspampres) juga dibidik AL untuk dikuasai. Itulah sebabnya, walaupun Presiden lebih sering di darat, tapi sempat dua kali Danpaspampresnya berasal dari Marinir.

Pada masa pemerintahan SBY, TNI AL memiliki peluang emas untuk menunjukkan kemampuan tempur lautnya saat terlibat operasi pembebasan sandera ABK Sinar Kudus yang dibajak oleh pembajak laut Somalia di teluk Oman. Apakah operasi tempur laut tersebut berhasil? Hehehehe.... Media sih melaporkan operasi militer dibawah otoritas AL tersebut berhasil karena banyak media tidak paham peperangan laut.

Operasi militer laut untuk bebaskan WNI yang disandera pembajak tersebut gagal. Dalam tinjauan operasi perang laut, akan sangat panjang penjelasannya. Untuk lebih jelas, silahkan buka dan baca laporan ini : http://t.co/tbcN3CLWes atau http://m.kompasiana.com/post/read/686848/3/evaluasi-operasi-pembebasan-sinar-kudus-aib-komando-tni.html

Simpelnya begini, sandera bisa bebas karena uang tebusan bukan operasi militer di laut. Kalau sudah memilih operasi militer, buat apa membayar uang tebusan?

Anehnya, kendati gagal dalam operasi pembebasan sandera tersebut pasukan khusus TNI AL ingin diakui dan disamakan dengan pasukan elit Kopassus. Operasi pembebasan sandera dengan membayar uang tebusan hendak disamakan dengan pembebasan sandera di Mapenduma, Papua atau pembebasan sandera pesawat Garuda di bandara Don Muang, Thailand oleh pasukan elit TNI AD, Kopassus yang dilakukan secara sangat profesional. Tentu jauh panggang dari api...

Saat ini, ketika arah kebijakan pembangunan pemerintahan Jokowi difokuskan ke laut, kembali TNI AL mendapat panggung yang luas dan bisa leluasa justru tidak disertai oleh grand design dari TNI AL. Dengan pembangunan yang berorientasi maritim, hendak dibawa kemana Bangsa oleh TNI AL? Kebijakan pembangunan pemerintah untuk tidak memunggungi laut justru direspon secara euphoria. Seperti anak kecil belajar puasa, saat berbuka tiba seluruh makanan ingin disantap semua.

Urusan sipil di ambil, anggota Polri dikebiri, musibah air asia jadi ajang citra...

Kelakuan Pom AL masuk wilayah sipil, merazia anggota Polri, terbunuhnya seorang marinir di Batam, serta keinginan Presiden agar TNI membantu Polri dalam penanganan Kamtibmas, dan Statemen Panglima TNI (melalui Kapuspen TNI) tentang pengamanan gedung KPK dan SCBD tidak hanya 'mengusik' ketenangan TNI, khususnya TNI AD dan Polri, tetapi juga mengusik politisi di DPR untuk berupaya mendesain UU yang bisa mempertegas batasan kewenangan TNI dalam 'penanganan' Kamtibmas.