Sebelumnya Moeldoko menyatakan menjamin keamanan di sentra bisnis internasional SCBD (Sudirman Central Business Distric) Jakarta Selatan. Bagi orang kritis yang mau berfikir, ini jelas menunjukkan Panglima TNI ingin mengambil alih tugas Polri dan Satpam untuk pengamanan setempat. Seakan hadir ingin memberi kepuasan pada publik, padahal ingin menguasai urusan publik sebagai salah satu kinerja pencitraan. Hal lainnya membiarkan seorang menteri KKP yang secara demonstratif--mendapat liputan media secara luas dan terbuka--untuk memberi komando kepada Kapten Kapal TNI AL menembak kapal kayu nelayan. Tugas penenggelaman kapal rongsokan seperti itu jelas memalukan bagi TNI AL.
Peristiwa paling baru sebagai medan produksi citra bagi Panglima adalah penandatangan MoU antara TNI dan Kemenhub untuk pengamanan bandara dan stasiun KA. Hal ini menyusul kisruh masif penumpang Lion Air yang marah karena diterlantarkan di bandara. Dengan alasan bandara dan stasiun KA merupakan obyek vital, Panglima menyeret masuk TNI pada urusan sipil. Padahal obyek vital nasional yang bersifat strategis mempunyai ciri-ciri dapat menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan terganggunya penyelenggaraan pemerintah negara.
Dalam Keppres No.63/2004 pemerintah menyebutkan bahwa obyek vital nasional merupakan kawasan/lokasi/bangunan/instansi dan/atau usaha menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Pengelola obyek vital nasional adalah perangkat otoritas dari obyek vital nasional. Obyek vital nasional yang bersifat strategis memenuhi salah satu, sebagian atau seluruh yang mempunyai ciri-ciri dapat menghasilkan kebutuhan pokok sehari-hari, ancaman dan gangguan terhadapnya mengakibatkan bencana terhadap kemanusiaan dan pembangunan, kekacauan transportasi dan komunikasi secara nasional serta terganggunya penyelenggaraan pemerintah negara.
Bila dicermati, hampir seluruh rangkai peristiwa tersebut selalu terkait dengan perhatian publik yang luas. Agaknya, Panglima TNI memanfaatkan perhatian publik tersebut sebagai kendaraan gratis untuk menaikkan citra popularitas pribadi. Untuk apa? Bisa jadi untuk memuaskan diri sendiri atau demi suatu ambisi menjadi Presiden di kemudian hari nanti... Entahlah.
Dalam kajian cultural studies, Jenderal Moeldoko dapat dikatakan terjangkiti virus patologi media. Sesungguhnya patologi media ini menyerang hampir seluruh pejabat dan pemimpin publik di Indonesia, tidak terkecuali Panglima TNI. Patologi media menelan korbannya melalui pagelaran medan pencitraan. Untuk pejabat publik, pencitraan itu seperti umpan yang mengandung candu. Sekali masuk perangkap, korban bisa ketagihan bahkan sakaw. Hingga akhirnya seluruh peristiwa dimaknai sebagai arena produksi citra.
Peristiwa demi peristiwa tersebut seperti kuas yang menggores lukisan wajah Jenderal Moeldoko. Seorang Jenderal TNI yang ambisius dan haus akan pencitraan diri. Tentu ini sangat berbahaya karena seorang Panglima bukanlah orang biasa, dia memiliki kekuatan bersenjata. Sebagai rakyat yang mencintai NKRI dan TNI, tentu kita harus mengingatkan Jenderal Moeldoko agar TNI tidak lagi salah arah dalam mensikapi kehidupan berbangsa dan bernegara.
