Kata “Presidensi G20” menjadi kata yang tidak asing untuk masyarakat Indonesia pada saat ini. Hal ini tidak lain karena dewasa ini Indonesia tengah memegang tampuk presidensi G20 setelah menerima estafet presidensi G20 tahun sebelumnya yang diketuai oleh Italia. Adapun penerimaan estafet presidensi G20 dari Italia ke Indonesia tersebut secara resmi dilakukan oleh Perdana Menteri Italia Mario Draghi kepada Presiden Joko Widodo dalam sesi penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Roma pada tanggal 31 Oktober 2021. Penyerahan estafet presidensi G20 ini pula menjadi tanda awal dari dimulainya periode presidensi Indonesia sejak terhitung dari tanggal 1 Desember 2021 hingga tanggal 30 November 2022 mendatang.
G20 sendiri atau yang disebut juga dengan Group of Twenty sebagaimana yang dilansir di laman Bank Indonesia merupakan forum kerja sama multilateral yang anggotanya terdiri dari 19 negara utama, yaitu Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brasil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Republik Korea, Rusia, Perancis, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. Adapun dari kedua puluh anggota G20 tersebut pada prinsipnya adalah representasi dari 60% populasi bumi, 75% perdagangan global, dan 80% produk domestik bruto (PDB) dunia. Adapun menelisik sejarah pembentukkannya, G20 lahir dari inisiasi Group of Seven (G7) dengan anggota tujuh negara di dalamnya, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, dan Perancis untuk meresponnya dampak krisis keuangan pada tahun 1998 yang saat itu melanda hampir seluruh negara di dunia; secara khusus di wilayah Asia, Rusia, dan Amerika Latin. Sehingga dapat dipahami bahwa G20 adalah forum kerja sama multilateral yang tidak hanya terdiri dari negara-negara maju seperti halnya G7, tetapi juga negara-negara berkembang yang berimplikasi pada lebih terakomodasinya pandangan negara-negara berkembang pada jalannya kebijakan perekonomian di tingkat global.
Presidensi G20 pada dasarnya telah dipegang oleh beberapa negara anggota G20 sebelum dipegang amanahnya oleh Indonesia. Adapun presidensi G20 yang kini dipegang oleh Indonesia dijalankan dalam keadaan dimana pandemi belum usai, namun tanda harapan untuk pemulihan atas dampak pandemi, khususnya di bidang perekonomian kini terbuka begitu lebar untuk setiap negara di dunia. Pemulihan ekonomi yang menjadi harapan bagi dunia itu pula yang dicermati secara saksama oleh Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 dengan mengangkat tema besar presidensi G20 dengan tajuk “Recover Stronger, Recover Together”.
Dalam mengejawantahkan tema besar presidensi G20 terkait sebagaimana yang dilansir pada laman Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia khususnya pada artikel yang berjudul “Indonesia Usung Semangat Pulih Bersama Dalam Presidensi G20 Tahun 2022”, Presidensi Indonesia fokus pada tiga sektor strategis yaitu penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi digital, dan transisi energi. Hal itu sejalan pula dengan agenda forum G20 yang diusung oleh Presidensi Indonesia. Sebagaimana dilansir dari laman Bank Indonesia yaitu Cerita Bank Indonesia yang berjudul “Kontribusi dan Peran Indonesia Dalam Presidensi G20”, agenda forum G20 dibagi menjadi dua jalur pembahasan yaitu jalur keuangan (finance track) dan jalur Sherpa (Sherpa track). Adapun dalam hal jalur keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia dengan mendorong pembahasan enam agenda prioritas yang salah satunya adalah pengembangan pembiayaan berkelanjutan (sustainable finance).
Manakala berbicara terkait pengembangan pembiayaan berkelanjutan, tentu tidak dapat dilepaskan dengan konsep dasar investasi hijau. Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (KEHATI) pada laman resminya khususnya pada paparan dengan tajuk “Upaya KEHATI Mendorong Iklim Investasi Hijau di Indonesia” tanggal 27 Oktober 2020 menguraikan bahwa definisi dari istilah investasi hijau atau investasi berkelanjutan (sustainable investment) adalah investasi yang fokus pada aspek-aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola baik (environment, social, and governance, atau disebut juga ESG) dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan perekonomian dan kehidupan di muka bumi. Merujuk pada definisi tersebut, maka dapat dipahami bahwa investasi hijau adalah bentuk investasi yang ramah lingkungan atau dalam artian lain berorientasi pada keseimbangan dan pemberdayaan lingkungan hidup alih-alih hanya berorientasi pada ekonomi fisik semata.
Sehingga apabila kemudian mengaitkan agenda prioritas yang didorong oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia untuk mengembangkan pembiayaan berkelanjutan dan investasi hijau, maka pembiayaan yang inklusif dan berorientasi ESG merupakan benang merah dari kedua aspek terkait. Perlu untuk digarisbawahi pula bahwa salah satu pihak strategis yang seyogyanya mendapatkan pembiayaan yang inklusif dan berorientasi ESG tersebut adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan muatan Siaran Pers Bank Indonesia Nomor 24/128/DKom yang pada pokoknya menjelaskan bahwa Presidensi G20 Indonesia tegas menekankan inklusi keuangan digital dan pembiayaan UMKM berperan penting untuk mengurangi kesenjangan (inequality). Dalam siaran pers itu pula dijelaskan bahwa dalam pertemuan 2nd Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) Plenary Meeting pada tanggal 12-13 Mei 2022, pembiayaan UMKM harus membantu pula para pelaku UMKM untuk melakukan transisi hijau. Oleh karena itu, dapat dipahami secara jelas bahwa investasi hijau untuk para pelaku UMKM akan bermuara pada transisi hijau sebagai produk luarannya.
Besarnya investasi hijau yang dapat diwujudkan dalam forum G20 untuk para pelaku UMKM di saat Presidensi Indonesia tentu akan mendorong signifikansi pemulihan ekonomi secara mikro, yaitu dalam aspek ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh sektor UMKM juga pemulihan ekonomi secara makro dengan pulihnya satu per satu sektor yang mendukung laju perekonomian makro. Sejalan itu pula, Press Release Nomor 125/Press/SM.3.1/III/2022 pada tanggal 24 Maret 2022 yang dirilis secara resmi oleh Humas Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia yang memuat pandangan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki yang menegaskan bahwa Presidensi Indonesia di G20 akan mendorong positif tumbuhnya investasi dari para investor global yang 80% dari negara-negara anggota G20.
Dengan tumbuhnya investasi hijau melalui salah satu agenda prioritas Presidensi Indonesia di G20, pertumbuhan produktifitas dari aspek pembiayaan akan bergerak untuk sektor UMKM. Apabila hal ini dapat terwujud, para pelaku UMKM akan mendapatkan model pembiayaan yang dapat “membina” para pelaku UMKM untuk melakukan transisi hijau dalam kegiatan berusahanya yaitu salah satunya dengan menerapkan ekonomi sirkular. Sehingga dengan adanya Presidensi Indonesia di G20 akan membuat UMKM lebih berdaya, meskipun nantinya Presidensi G20 diteruskan estafetnya oleh India pada tahun 2023. Selain itu dengan adanya transisi hijau melalui investasi hijau tidak hanya dapat memberdayakan para pelaku UMKM di dalam negeri, tetapi juga dapat menjaga keberlangsungan ekosistem di Indonesia yang mana selama ini investasi seringkali dilekatkan pada sektor-sektor yang dianggap sebagai sektor yang bersumbangsih pada kerusakan lingkungan hidup. Oleh karena itu, Presidensi G20 yang mana mendorong kebersinambungan investasi hijau di dalam negeri oleh para investor global tidak hanya membuat UMKM berdaya tetapi juga akan membuat nama kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo yaitu Indonesia Maju akan menjadi hal yang benar-benar niscaya akan diwujudkan di masa mendatang.
