Mohon tunggu...
Kristianto Naku
Kristianto Naku Mohon Tunggu... Penulis Daring

Penulis Daring dan Blogger. Aktif menulis di blog pribadi, jurnal ilmiah, majalah, surat kabar harian, dan menjadi editor majalah dan jurnal ilmiah.

Selanjutnya

Tutup

Kotaksuara Pilihan

Lima Alasan Pemilu Serentak 2024 Bisa Dipertimbangkan

7 Januari 2021   09:37 Diperbarui: 7 Januari 2021   10:00 211 4 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Lima Alasan Pemilu Serentak 2024 Bisa Dipertimbangkan
Pemilu 2024 dilakukan secara serentak. Mendagri mencari opsi yang tepat. Sumber: liputan6.com.

Pemilu Serentak adalah salah satu proyek besar yang akan dibahas dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Tahun 2020-2024. Proyek ini, tentunya bukanlah hal yang mudah. 

Dari fakta selebrasi pemilu serentak pada 2019 kemarin, evaluasi terhadap kegiatan penyelenggaraan pemilu memperlihatkan banyak rapor merah. Mulai dari fakta keletihan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) hingga kisruh di kalangan konstituen dan paslon gamblang terlihat. Fakta-fakta ini, sejatinya menunjukkan kegagalan idealitas cita-cita pemilu serentak di Indonesia.

Pemilu Serentak, umumnya didasarkan pada alasan ongkos penyelenggaraan pemilu. Jika pemilu dilakukan secara serempak di berbagai daerah di Indonesia, maka ongkos kegiatan pesta demokrasi ini akan lebih murah. 

Alasan ini, memang bisa diterima. Akan tetapi, bagaimana dengan kualitas penilaian rakyat atas masing-masing pasangan calon (paslon) yang terlibat dalam setiap ajang pesta demokrasi? Apakah rakyat benar-benar bisa fokus untuk memberi penilaian yang benar dan serius atas kanditat pemimpin yang tengah diusung? Ataukah ajang pemilu serentak ini, kelak dijadikan sebagai festival bagi-bagi uang?

Berdasarkan Pasal 201 Ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), pilkada selanjutnya akan digelar secara serentak di seluruh Indonesia pada November 2024. Itu artinya, pilkada di 542 daerah akan digelar secara bersamaan dengan pemilu presiden dan legislatif. 

Jika memang akan dilakukan secara serempak -- pilkada, pilpres, dan pileg -- maka kita perlu bersiap-siap mendulang banyak perkara. Tak hanya soal perkara, berita tentang keletihan dan kematian para penyelenggara pemilu akan muncul di berbagai daerah.

Penyelenggaraan kegiatan pemilu serentak bukanlah pekerjaan yang mudah. Dari segi ekonomis, biaya kegiatan pemilu -- entah pilpres, pilgub, pilkada, atau pun pileg -- sangatlah fantastis. 

Menurut data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ongkos penyelengaraan pilkada 2020 saja sudah mencapi 15 triliun -- apalagi jika dadakan pemilu serentak pada 2024 nanti. Dana ratusan triliunan bisa saja salah digunakan atau dicubit oleh oknum-oknum tertentu. 

Bukan hanya ongkos pemilu, tumpang tindih dan dampak serius dari pemilu serentak juga gamang terlihat. Dari persiapan panitia penyelenggara pemilu, seperti KPU dan Bawaslu, biaya petugas-petugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga biaya kampanye masing-masing kandidat, memberi peluang pada praktik-praktik buruk kegiatan pemilu. Indonesia saat itu (pilkada serentak), hemat saya, justru bukannya menyelenggarakan pemilu, tapi ajang festival bagi-bagi uang.

Bukan menjadi rahasia publik bahwa kegiatan pemilu di negeri ini jauh dari praktik money politic. Dari era pasca-reformasi hingga sekarang, praktik bagi-bagi uang saat penyelenggaraan pesta demokrasi adalah hal yang lumrah. Bahkan, ada yang melihat hal ini sebagai bagian dari dinamika politik dan berdemokrasi. 

Pemilu serentak tentunya rawan kegiatan-kegiatan semacam ini -- money politic. Selain bahaya money politic, para penyelenggara pemilu justru akan mengalami beban kerja yang tidak mudah karena memikul banyak tanggung jawab secara serempak.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x