Mohon tunggu...
Kristianto Naku
Kristianto Naku Mohon Tunggu... Penulis - Kontributor Media Online

Penulis Daring dan Blogger. Aktif menulis di surat kabar, kontributor media online, jurnal ilmiah, majalah, blog, dan menjadi editor majalah dan jurnal ilmiah.

Selanjutnya

Tutup

Pemerintahan

Hizbiyah dan Politik Islam

4 November 2020   12:29 Diperbarui: 4 November 2020   12:32 98 2 0 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Hizbiyah dan Politik Islam
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Situasi politik di Mesir di abad ke-20, seperti merebaknya kapitalisme dan membuka peluang masuknya budaya sekular (Barat-Pemerintah Kolonial) menciptakan erosi terhadap nilai-nilai Islam tak terhindarkan. Mohammed Zahid dalam "The Muslim Brotherhood and Egypt's Succession Crisis" (2010) menyebutkan bahwa bagi Hasan al-Banna, organisasi liberal, berbagai majalah, atheisme, buku-buku, dan surat kabar yang gencar mempromosikan budaya sekular saat itu sangat memengaruhi cara pandang societas Mesir terhadap Islam.

Pemikiran politik al-Banna, sangat dipengaruhi oleh kedudukan bangsa kolonial (Inggris) di Mesir. Inggris menerapkan sistem politik saat itu untuk mengikat Mesir agar bersatu dengan pemerintahannya. Model politik yang diterapkan pemerintah kolonial ini akhirnya berhasil, terutama dalam mengontrol komposisi pemerintahan dan administratif Mesir.

Maka, dibentuklah sistem demokrasi liberal -- menjamurnya partai politik dengan ideologi individual dan kelompoknya. Sistem pemerintahan parlementer dengan demokrasi liberal yang direkayasa Inggris menciptakan banyak kompetisi dan friksi di antara masyarakat. Sistem multi partai dengan latar Mesir yang belum merdeka, membuat persatuan, dan kesatuan sebagai bangsa terpecah. 

Sistem multi partai -- menurut al-Banna -- tidak sesuai dengan ajaran Islam. Munculnya partai-partai baru pada dasarnya, tidak untuk kepentingan nasional, dan atas inisiatif pribadi dan kelompok tertentu. Maka, al-Banna menolak sistem koalisi partai, yang banyak menimbulkan pertikaian dan friksi di antara masyarakat.

Untuk itu, al-Banna menerapkan beberapa gagasan berkaitan dengan politik, yakni konsep dakwah dan konsep tarbiyah. Adapun beberapa prioritas dari dakwah Ikhwanul Muslimin yang didirikan Hasan al-Banna, antara lain: 1) pembentukan diri muslim sejati, 2) terciptanya keluarga Islami, 3) terciptanya masyarakat Islam, serta 4) terciptanya pemerintahan Islam.

Dakwah dilakukan dengan berbagai macam cara, antara lain dengan media pemberitaan, seperti surat kabar, majalah, buku, dan media elektronik. Sedangkan konsep tarbiyah adalah sebuah model pembinaan yang berlandaskan pada ajaran Islam. Sistem tarbiyah menyediakan rumusan, tahap-tahap perjuangan, strategi serta substansi pendidikan bagi kadernya.

Konsep tarbiyah mencakup rumusan ideologis (mabda), paham keagamaan (aqidah), cita-cita politik, sosial, kultural serta cara meraihnya (M Imdadun Rahmat, Ideologi Politik PKS: 2008). Dalam tujuh prioritas Ikhwanul Muslimin disebutkan dua prioritas penting lainnya, yakni mengembalikan kejayaan Islam di kancah internasional dan melakukan dakwah ke seluruh dunia demi memberantas kesesatan. Hal ini tentunya diadopsi hingga sekarang oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia.

Selain itu, dalam konsep tarbiyah, al-Banna juga berbicara mengenai muktamar. Muktamar adalah suatu model pembinaan yang bertujuan membantu umat memahami hak-haknya dan menyadarkan bangsa pada tuntutannya yang benar. Maka, tujuan tarbiyah muktamar adalah 1) kemampuan untuk berdiskusi, 2) kemampuan untuk mengambil keputusan, 3) memahami gejolak politik, dan 4) perhatian terhadap lingkungan sosial. Konsep tarbiyah atau pendidikan politik Islam, pada dasarnya mendorong orang untuk kembali ke ajaran-ajaran, norma-norma dan nilai-nilai Islam.

Dalam konsep tarbiyah dikenal istilah usrah sebagai sebuah sistem pendidikan politik yang memaksa setiap orang untuk selalu berantisipasi terhadap berbagai bahaya yang akan menyerang Islam. Dalam pemikiran Hasan al-Banna, politik terbagi dalam dua pemahaman yang terkait dengan hizbiyah (kepartaian), yang terdiri dari politik internal dan politik eksternal. Politik internal memiliki arti bagaimana pemerintahan menjalani roda pemerintahan dengan baik, benar, dan transparan. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk mengsosialisasikan berbagai kebijakan dan memberikan kesempatan pada setiap unsur masyarakat untuk mengontrolnya sehingga tercipta suatu "check and balance." Dalam hal mengatur pemerintahan seperti ini, Islam telah menetapkan kaidah-kaidah.

Adapun politik eksternal, dalam konteks bagaimana membangun peradaban dan harga diri umat; diantaranya bagaimana menjaga kebebasan dan kemerdekaan umat, menanamkan rasa percaya diri dan kewibawaan umat. Maka konsekwensinya, umat harus terbebas dari segala macam penjajahan, agar dapat berdiri sama tinggi dengan negara-negara lain demi terwujudnya perdamaian internasional.

Lebih jauh Hasan al-Banna menegaskan bahwa dasar pijakan politik Islam adalah sistem "syura." Syura merupakan sesuatu yang sangat penting, karena merupakan landasan untuk mengambil sebuah keputusan. Pemahaman seperti di atas merupakan bagian dari pemikiran Hasan al-Banna. Baginya politik tak selamanya harus identik dengan partai politik.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x