Aksi kekerasan dan inflasi yang meresahkan
Meningkatnya aksi kekerasan dan inflasi karena naiknya harga beberapa produk hortikultura semakin meresahkan masyarakat. Hampir setiap hari masyarakat disodori berita tentang kekerasan di ruang publik yang dilakukan oleh para preman, aparat (TNI, Polri), masa pendukung calon bupati, dan warga sipil. Masyarakat juga resah oleh naiknya harga produk hortikultura terutama bawang putih dan cabai, menyusul daging sapi beberapa waktu lalu. Keresahan masyarakat itu rentan memicu aksi main hakim sendiri ketika ada peluang untuk menangkap pelaku kejahatan di ruang publik.Bila aksi kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok tidak segera ditangani serius dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dan aparat penegak hukum.
Berbagai pertanyaan bisa muncul terkait kondisi keresahan itu. Mengapa aksi-aksi kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok tersebut terjadi? Adakah pihak-pihak yang sengaja menciptakan kondisi tersebut? Apakah maraknya aksi kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok ada kaitannya dengan naiknya suhu politik menjelang pemilu 2014? Siapa yang paling diuntungkan oleh keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat tersebut? Meski belum ada jawaban pasti, kiranya masyarakat patut waspada terhadap kemungkinan adanya kekuatan tersembunyi yang bermain di balik kondisi ini.
Kekuatan tersembunyi
Pengalaman membuktikan bahwa kekuatan tersembunyi (invisible power) di balik aksi kekerasan dan tangan tersembunyi (invisible hand) yang mempengaruhi harga komoditas, masih leluasa bermain di negeri ini. Biasanya aksi dari kekuatan tersembunyi itu sangat erat kaitannya dengan kepentingan pragmatis dari pihak-pihak yang ingin meraih keuntungan ekonomis dan politis. Kekuatan dan tangan tersembunyi itu bisa pribadi atau kelompok, mafia, kartel yang memiliki modal dana, akses/jejaring dan pengaruh.
Mereka memainkan pengaruhnya secara tersembunyi lewat berbagai cara yang tersusun rapi, tidak langsung mengarah ke sasaran, namun menimbulkan efek domino yang akhirnya mencapai tujuan yang diharapkan. Ruang gerak dari invisible hand akan semakin lebar bila negara (aparat pemerintah, penegak hukum dan institusi resmi lainnya) melemah atau kehilangan kewibawaannya di hadapan masyarakat. Tujuan akhir yang ingin diraih tentunya kepentingan diri atau kelompok misalnya jabatan politis, keuntungan ekonomis dan keuntungan lainnya.
Peran Negara, Bisnis dan Masyarakat Sipil dalam membangun Keadaban publik
Maraknya aksi kekerasan dan naiknya harga kebutuhan pokok yang meresahkan masyarakat mendesak semua pihak (penyelenggara negara, pelaku bisnis dan masyarakat sipil) untuk menjalankan peran dan tanggungjawabnya masing-masing demi tercapainya kesejahteraan bersama. Prinsip keadilan, perdamaian, penegakan hukum danHAM menjadi dasar dan komitmen bersama untuk menjalankan peran dan tugas masing-masing.
Institusi negara dengan segala kelengkapannya menjadi pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengalahkan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang bermain di balik kondisi yang meresahkan masyarakat. Lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif mestinya menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya untuk melayani kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hukum harus ditegakkan secara adil, transparan dan tanpa pandang bulu terhadap semua pelaku pelanggaran terhadapnya. Kepercayaan masyarakat yang semakin menurun terhadap pemerintah, politisi dan penegak hukum hanya bisa dipulihkan dengan integritas dan kinerja yang penuh dedikasi untuk kepentingan bersama. Negara mesti menjamin keamanan dan kebebasan warganya dengan bersikap tegas terhadap segala bentuk premanisme dan kekuatan-kekuatan tersembunyi yang merongrong wibawa negara.
Para pelaku bisnis juga turut mengambil peran dalam menjalankan usahanya sesuai hukum yang berlaku dan nilai-nilai etis kemanusiaan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Mereka diharapkan tidak “bermain mata” dengan kekuatan politik untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya namun dengan mengorbankan kepentingan masyarakat kecil. Pelaku bisnis di bidang media komunikasi mesti menjalankan tugasnya untuk menyuarakan kebenaran dan nilai-nilai kemanusiaan.
Sedangkan masyarakat sipil diharapkan semakin cerdas dan tidak mudah terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak “memancing di air keruh” kondisi yang meresahkan. Komunitas dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi saluran aspirasi dan alat perjuangan untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masyarakat dapat meningkatkan partisipasinya dalam menentukan, mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintah dan kebijakan publik yang dihasilkannya. Tokoh-tokoh masyarakat dan agama berperan penting pula dalam menumbuhkan kesadaran, memberikan keteladanan dan mendorong perwujudan nilai-nilai etis moral dalam kehidupan bersama. Kesadaran berbangsa dan bernegara juga perlu ditanamkan untuk membentuk karakter pribadi yang bermartabat dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Semangat kesetiakawanan, solidaritas sosial dan persaudaraan di tengah perbedaan yang terasa semakin memudar, kini perlu dihidupkan kembali mulai dari lingkungan terdekat (RT, RW) sampai di seluruh Indonesia.
Peran dan tanggungjawab ketiga elemen tersebut mesti dijalankan dengan komitmen bersama untuk membangun sebuah keadaban publik atas dasar empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI. Niscaya cita-cita muliaterwujudnya sebuah bangsa yang merdeka, berdaulat dan masyarakat yang adil dan makmur akan semakin terdekati. Martabat dan harga diri bangsa Indonesia di kancah pergaulan dunia pun akan semakin kuat dan dapat berperan aktif memperjuangkan keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan.
