"Apa yang kamu lakukan memiliki dampak jauh lebih besar daripada apa yang kamu katakan." -- Stephen Covey.
Penulis buku 'The Seven Habits of Highly Effective People' itu mengingatkan kita akan pentingnya tindakan kongkret yang jauh lebih penting daripada sebuah perkataan.
Namun di era digital saat ini pernyataan menjadi mudah disampaikan melalui media komunikasi yang tersedia dan langsung sampai kepada masyarakat.
Rupa-rupanya konflik di Partai Demokrat masih berlanjut setelah Ketua Majelis Tinggi partai yang nota bene Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan.
SBY berpendapat bahwa gerakan kudeta partai berlogo bintang mercy itu telah mencatut nama pejabat negara, sehingga menyinggung nama baik Presiden Joko Widodo yang integritasnya tidak perlu diragukan.
Hal ini sangat berbeda dengan pernyataan yang disampaikan sebelumnya oleh putranya sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Dalam konferensi pers yang digelar tanggal 1 Februari 2021 itu AHY mengatakan adanya upaya kudeta yang dilakukan oleh pejabat penting di pemerintahan Presiden Joko Widodo.
Atas pertimbangan itu maka AHY berkirim surat kepada Jokowi untuk meminta klarifikasi dan konfirmasi. Tetapi pihak istana hanya menjawab secara lisan melalui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.
"Istana tidak perlu untuk menjawab surat tersebut karena merupakan permasalahan dan dinamika yang terjadi pada internal partai" ujar Pratikno.
Selanjutnya SBY juga meyakini nama-nama pejabat yang sempat disebut dalam upaya kudeta seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Menkum HAM Yasonna Laoly, Ketua BIN Budi Gunawan dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, hanyalah nama-nama yang dicatut.
Tanggapan Max Sopacua
Alih-alih menengahi permasalahan di Partai Demokrat, SBY malah mendapatkan kritik dari mantan salah satu pendiri partai Max Sopacua.
"Dengan SBY turun tangan memperlihatkan publik, SBY ikut meragukan kepemimpinan AHY," kata Max Sopacua.
Menurutnya Ketua Umum AHY mempunyai otoritas untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi partai dan bukan dilakukan oleh Ketua Majelis Tinggi SBY. Max mungkin kesal sebagai akibat dirinya dikaitkan terlibat dalam upaya kudeta tersebut.
Beban Moral SBY
Apa yang dilakukan SBY sebenarnya ingin menjernihkan suasana dan bertujuan untuk mempersempit konflik supaya tidak melebar. SBY secara implisit meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo dan stafnya yang sempat dikaitkan dengan gerakan kudeta partainya.
Bahkan SBY menyebut mereka adalah para pejabat yang memiliki integritas dan tidak mengetahui adanya gerakan kudeta.
Namun SBY tidak mengubah sikap partai yang menuding Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal TNI (Purn) Moeldoko terlibat dalam upaya kudeta tersebut, walaupun telah dibantah olehnya.
Dengan adanya campur tangan SBY berarti telah memperingan AHY dalam mengatasi permasalahan internal partai.
Apabila ia melakukan konsolidasi organisasi dan partai menjadi solid baik di tingkat pengurus pusat dan daerah, maka tidak perlu khawatir adanya upaya kudeta dari luar.
Toh semua sudah diatur oleh AD/ART PD bahwa pergantian Ketua Umum sebelum masa jabatan berakhir hanya dapat dilakukan melalui Kongres Luar Biasa (KLB).
Dalam KLB diatur pada bab IX pasal 100 Anggaran Dasar PD ayat 3 yaitu KLB dapat digelar atas permintaan Majelis Tinggi partai. KLB juga bisa diusulkan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC.
Selanjutnya KLB harus diusulkan dengan alasan yang jelas dan penyelenggaraan KLB dilakukan oleh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.
Bagaimanapun juga AHY sedang diuji kapasitasnya sebagai seorang pemimpin partai, jika ia gagal kemungkinan kariernya sebagai politikus meredup.
Untuk itulah sang ayahanda mempunyai beban moral dan harus turun gunung untuk membantu putra sulungnya yang tampak kedodoran menghadapi ulah para senior partai yang penuh trik dan intrik.
SBY ingin pengaderan terhadap putranya berjalan mulus, syukur-syukur dapat mengikuti jejak presiden pertama Soekarno yang melahirkan seorang presiden, Megawati Soekarno Putri. (KB)
Rujukan:
1. Merdeka.com
2. Tribunnews.com
