Pemerintah melalui Menkopolhukam menyatakan akan membubarkan HTI. Pembubaran ini ditenggarai karena HTI dianggap bertentangan dengan Ideologi negara yaitu Pancasila. namun pembubaran ini mendapat tanggapan berbeda dari seluruh lapisan masyarakat. Kompasianer juga memiliki beragam tanggapan soal aksi pemerintah tersebut.
Ada Kompasianer yang menganggap kebijakan ini amat berani dilakukan oleh Jokowi mengingat banyak desas-desus mengatakan bahwa ia akan maju menjadi calon Presiden pada Pilpres tahun 2019. Lainnya menangkap setidaknya tiga alasan bersayap yang dikeluarkan oleh Menkopolhukam ketika membubarkan HTI dan berpotensi memberangus ormas lainnya semisal FPI.
Lalu ada juga yang menganggap bahwa ini adalah cara pemerintah untuk membungkam suara rakyat seperti yang dilakukan oleh Soekarno yang ketika itu ingin membubarkan HMI akibat kontra revolusioner tapi urung dilakukan. Lainnya menganggap kebijakan ini benar, merujuk pada sejarah berdirinya Indonesia serta perjalanan panjang sistem Khalifah dilihat dari aspek kebaruannya terhadap dinamika dunia. Berikut lima opini Kompasianer tentang Pembubaran HTI.
Politik identitas yang makin digalakan oleh pemerintah kepada masyarakat, berkatnya pemerintah harus berhati-hati agar tidak dikata otoriter oleh warganya sendiri. Alih-alih membenahi carut marutnya dunia ormas saat ini, Kompasianer bernama Yon Bayu menilai alasan pemerintah membubarkan HTI bisa mengancam organisasi kemasyarakatan lain semisal FPI.
Dari lima point pernyataan pemerintah tentang HTI, terdapat tiga poin bersayap sehingga bisa menjadi pembenaran memberangus ormas penentang kebijakan pemerintah lainnya. Pertama “sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional,” menurut Yon, alasan ini sangat subjektif karena terdapat kesan bahwa ormas yang tidak mengambil peran positif dalam pembangunan diangga[ sebagai musuh negara.
Jika pembangunan yang dimaksud adalah agenda kerja pemerintah, maka FPI tidak masuk dalam ormas pendukung pemerintah. Tengoksaja aksi yang marak terjadi ketika bulan Ramadan tiba, oknum FPI sering melaskukan aksi sweeping ke tempat hiburan serta restauran yang buka. Bagaimana dengan dua point lainnya? Silahkan buka tautan berikut.
HTI adalah ormas keagamaan yang memiliki basis pendukung cukup besar di Indonesia. Untuk itu, menurut Kompasianer bernama Pebrianov, apa yang dilakukan Jokowi adalah sebuah perjudian. Menurutnya selama Jokowi memimpin Indonesia, ia melakukan banyak kebijakan yang bisa melemahkannya di Pilpres 2019 seperti pencabutan subsidi BBM, pembangunan infrastruktur berskala sangat besar, politik perdagangan internasional dan investasi condong ke Timur (khususnya Tiongkok), amnesty pajak, melakukan 'perang' terhadap mafia hasil kelautan, dan lain-lainnya. Boleh dikata, semua kebijakan tadi adalah perjudian citra politis Jokowi.
Era Jokowi dan era presiden terdahulu memiliki beberapa perbedaan, jika pemerintahan terdahulu akan merangkul pihak-pihak yang membuat gaduh diakomodasi sehingga hanya ada riak-riak kecil dalam selama jalannya pemerintahan. Sehingga rezim tersebut mampu duduk manis di kursi kepemimpinan berkat abntuan para elit pembawa politik identitas.
Menurut Pebrianov, bisa jadi yang dilakukan oleh Jokowi untuk membubarkan HTI ada baiknya tapi Joko Widodo harus berhati-hati dalam menerapkan strategi nanti jika ia ingin kembali menjadi Presiden. “Bagi Jokowi, sebuah gelompang arus kepenolakan bukanlah semata bunuh diri investasi, justru sebaliknya, kerugian adalah awal menjemput dan mengelola keuntungan dikemudian hari. Bagaimana implementasinya? Itu rahasia pedagang. Yang penting "konsumen luas" bisa sehat dan sejahtera dulu,” katanya.
