Mohon tunggu...
Kompasiana News
Kompasiana News Mohon Tunggu... Editor - Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana: Kompasiana News

Akun ini merupakan resmi milik Kompasiana. Kompasiana News digunakan untuk mempublikasikan artikel-artikel hasil kurasi, rilis resmi, serta laporan warga melalui fitur K-Report (flash news).

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

Begini Penjelasan JNE Soal Beras Rusak yang Dikubur

4 Agustus 2022   17:41 Diperbarui: 5 Agustus 2022   05:19 1082 14 1
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
JNE dan Tim Kuasa Hukum Hotman Paris Hutapea saat jumpa pers di Pluit Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (04/08/2022). (dok. Kompasiana.com)

PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) melalui kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea memberikan klarifikasi terkait temuan kuburan bantuan sosial presiden di Lapangan KSU, Tirtajaya, Sukmajaya, Depok, Jawa Barat.

Hotman mengatakan viralnya temuan kuburan bantuan sosial Presiden, JNE merupakan korban fitnah.

Menurut Hotman JNE bukan melakukan penimbunan beras, melainkan membuang beras milik JNE sendiri yang sudah rusak.

Ia menerangkan bahwa JNE memang mendapatkan proyek pendistribusian bantuan sosial presiden dari PT Store Send Indonesia (SSI) yang bekerja sama dengan Bulog.

Dalam prosesnya, saat pengambilan beras di gudang Bulog, ada beras seberat 3,4 ton yang rusak dari total jumlah 6.199 ton yang akan didistribusi kepada Keluarga Penerima Manfaat di seluruh Kecataman Depok, Jawa Barat.

"Menurut kontrak, apabila ada kerusakan JNE harus mengganti rugi yang rusak," kata Hotman saat konferensi pers di Jet Ski Cace, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (04/08/2022).

"Artinya beras yang rusak sudah diganti baru, maka beras yang rusak ini adalah milik JNE," lanjutnya.

Hotman menyatakan atas penguburan ini JNE tidak melawan perbuatan hukum. Justru, dikatakan Hotman, JNE berusaha melakukan mitigasi agar beras yang sudah rusak ini tidak disalahgunakan.

Bekerja sama dengan PT SSI

Sebagaimana dikabarkan sebelumnya bahwa JNE telah menjalin kerja sama dengan PT Dos Ni Roha (DNR), mitra pemerintah dalam pendistribusian bantuan sosial presiden.

Namun Hotman membantahnya. Ia menegaskan bahwa JNE tidak bekerja sama dengan PT DNR, sebagai kabar yang beredar.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!

Video Pilihan

LAPORKAN KONTEN
Alasan