[caption caption="Massa FRMB berunjukrasa di depan Kantor BPJS Kesehatan, Jalan Siliwangi, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Senin (28/3/2016). KOMPAS.com/Budiyanto"][/caption]Perubahan dalam layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sudah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016. Perubahan ini termasuk penyesuaian iuran peserta. Khusus untuk peserta mandiri atau pekerja bukan penerima upah (PBPU), kenaikan iuran ini dikenai per 1 April 2016.
Besaran kenaikan iuran tersebut adalah untuk ruang perawatan kelas III menjadi Rp 30.000 dari sebelumnya Rp 25.500 per bulan. Ruang perawatan kelas II menjadi Rp 51.000 dari sebelumnya Rp 42.500 per bulan dan ruang perawatan kelas I, menjadi Rp 80.000 dari sebelumnya Rp 59.500 per bulan. Kenaikan iuran tersebut dianggap sebagai upaya untuk mengatasi defisit anggaran. Meskipun demikian, pemerintah masih tetap mengucurkan dana untuk BPJS Kesehatan.Â
Kebijakan kenaikan iuran tersebut memunculkan perdebatan tersendiri. Pelayanan BPJS Kesehatan dinilai belum memuaskan. Banyak peserta BPJS mengeluhkan bahwa peserta ditolak di rumah sakit karena rujukan yang tidak berjalan. Adapun hal lainnya, peserta ditolak Karen alasan tidak tersedianya kamar karena penuh.
Kenaikan iuran tersebut juga dianggap bukan satu-satunya jalan keluar untuk mengatasi anggaran BPJS Kesehatan yang defisit. Selain itu, kenaikan ini dianggap membebani masyarakat kurang mampu karena peserta untuk kelas III banyak yang warga kelas menengah ke bawah.
Apa tanggapan Anda terkait kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini? Tuliskan opini dan reportase Anda di topik pilihan Iuran BPJS Kesehatan Naik dengan label: Iuran BPJS Kesehatan. Suarakan pula opini Anda dalam Pro-Kontra di sini.(IM)
