Kompasianer, bagaimana kinerja Kepala Desa di daerahmu sejauh ini? Apakah kamu setuju kalau Kepala Desa di daerahmu menjabat hingga 9 tahun lamanya?
Selasa (17/01/2023) Sejumlah kepala desa dari Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) memenuhi area depan Gedung DPR RI. Mereka menuntut DPR merevisi masa jabatan Kepala Desa (Kades) yang semula selama 6 tahun, menjadi 9 tahun lamanya.
Dilansir dari [KOMPAS.com](http://KOMPAS.com ""), salah satu peserta demonstrasi bernama Robi (Kades Poja, NTB) menyampaikan alasannya. Robi berpendapat dengan masa jabatan 6 tahun, pihak-pihak menjadi enggan bekerja sama pada masa pergantian Kades.
Terkait tuntutan ini, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengaku mendukung penuh.
Kompasianer, bagaimana pendapatmu mengenai usulan ini? Dengan diperpanjangnya masa menjabat, maka kesempatan masyarakat memilih pemimpinnya akan kian sempit.
Meski demikian, ada  poin plus yang disampaikan massa. Periode menjabat yang lebih panjang akan membantu keleluasaan pengimplementasian program dan proyek. Dengan demikian, pembangunan di desa pun akan lebih baik.
Nah, ini adalah waktunya publik menilai apakah usulan ini perlu direalisasikan atau tidak. Apakah menurut Kompasianer, Kepala Desa di daerahmu sudah bekerja sesuai harapan? Jika belum, apakah hal tersebut karena waktu menjabat yang hanya 6 tahun?
Bagaimana dengan penyerapan anggaran desa di daerahmu? Apakah sudah optimal? Perbaikan kualitas apa yang sudah kamu rasakan? Program/proyek apa yang kamu harapkan dilakukan oleh Kades apabila ia memiliki waktu menjabat 9 tahun?
Yuk, bagikan opini dan pendapat kamu di Kompasiana dengan menyematkan label Masa Jabatan Kades pada tiap konten yang kamu buat.
