"[...] kalau dalam proses pemilihan pemimpin itu sudah jelas-jelas justru membuat rakyat bisa sakit, bahkan meninggal, buat apa kita mendesakkan keinginan menyelenggarakan pemilihan tersebut," kata Jusuf Kalla dalam opininya di Kompas, Senin (21/09/2020).
Meski menunda Pilkades, pemerintah tetap memutuskan untuk melanjutkan penyelenggaran Pilkada 2020 meski 2 Perppu masih dalam proses pengkajian.
Finalnya, Komisi II DPR RI bersama dengan pemerintah dan penyelenggara pemilu bersepakat untuk tetap melangsungkan Pilkada 2020 pada 9 Desember 2020 mendatang.
Namun, Komisi II meminta agar penerapan protokol Covid-19 dilaksanakan secara konsisten dan pelanggarnya harus mendapatkan sanksi tegas dengan merevisi Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan Pilkada 2020 di masa pandemi Covid-19.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah memerintahkan untuk menunda 3.000 Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Menurutnya, penundaan Pilkades dilakukan sebagai salah satu upaya pencegahan Covid-19 karena sulitnya melakukan kontrol, terlebih karena penyelenggaraanya diserahkan kepada para Bupati setempat.
Pertanyaannya, apa sebab yang menjadi dasar perbedaan putusan penyelenggaraan Pilkades dan Pilkada, kalau memang pemerintah berkeinginan mencegah penyebaran infeksi Covid-19? Tidakkah keduanya sama berisikonya?
Kompasianer, bagikan opini kamu terkait penyelenggaraan Pilkada dan penundaan Pilkades tahun ini di Kompasiana dengan menyematkan label Tunda Pilkada (menggunakan spasi) pada tiap konten yang kamu buat.
