[caption caption="Aktivitas pengisian bahan bakar minyak (BBM) di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 34-10206, Jakarta. (KOMPAS/PRIYOMBODO)"][/caption]
Rencana pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang diambil dari penjualan harga bahan bakar minyak jenis Premium dan Solar telah resmi ditunda sesuai dengan keputusan Presiden Jokowi. Rencana Menteri ESDM ini sejatinya diberlakukan mulai 5 Januari 2016. Terkait kebijakan ini, berikut adalah opini para Kompasianer yang berpartisipasi dalam topik pilihan Dana Ketahanan Energi.
1. Desain Dana Migas dan BBM
Pengamat ekonomi dan politik Faisal Basri mengapresiasi keputusan pemerintah terkait pembatalan pengenaan Dana Ketahanan Energi. Beliau menambahkan, sebaiknya pemerintah membuat kebijakan yang menyeluruh dengan landasan hukum yang kokoh agar pengelolaan energi bisa lebih kredibel dan akuntabel.
2. Jangan "Lebay" Menyikapi Dana Ketahanan Energi
Amirsyah Oke memiliki pendapat lain tentang Dana Ketahanan Energi. Meskipun menuai banyak pro dan kontra, seharusnya kebijakan ini sudah dilaksanakan sejak dahulu pada masa-masa pemerintahan sebelumnya. Terlebih lagi Indonesia adalah salah satu pengekspor minyak ke seluruh dunia. Kini pada masa yang relatif sulit ini, mau tidak mau kebijakan tersebut harus diberlakukan.
3. Pungutan (Liar) Dana Ketahanan Energi Bebani Rakyat
Dasar hukum pelaksanaan kebijakan Dana Ketahanan Energi menjadi persoalan di tengah masyarakat. Noval Adianto mencermati pernyataan Menteri ESDM yang seolah menjadikan rakyat sebagai objek pungutan untuk penghasil dana pemerintah. Ia berharap Presiden Jokowi mengoreksi hal ini karena pemerintah sudah memiliki pungutan resmi, yaitu pajak.
4. Subsidi Dicabut, Iuran Dipungut
Dalam artikelnya, Diekdock menceritakan perbincangannya dengan Marto, seorang sarjana yang kini berprofesi sebagai tukang ojek. Kebijakan Dana Ketahanan Energi secara langsung ataupun tidak langsung dapat dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Sebagai tukang ojek, pungutan Dana Ketahanan Energi tentu mempengaruhi pendapatan dan pengeluaran Marto. Marto mengeluhkan hal tersebut dan berharap agar kebijakan pemerintah tidak membebani rakyat.
5. Anomali Malam Pergantian Tahun di Negeri Komunis
Fachrizal membandingkan perbedaan antara Tiongkok dan Indonesia. Hal ini menjadikan refleksi diri bahwa pemerintahan Tiongkok bisa membuat satu miliar lebih rakyatnya patuh dan menerima kebijakan pemerintah. Ia juga mengajak untuk mendukung pemerintah. Kebijakan Dana Ketahanan Energi boleh dikritisi, tetapi tidak boleh lewat pandangan sempit dan menjaga semangat optimisme dan senantiasa berbaik sangka demi kemajuan bangsa.
***
Kebutuhan dalam mengembangkan potensi energi baru terbarukan, terutama di Indonesia, sangat bermanfaat untuk kehidupan generasi masa depan. Pemerintah diharapkan dapat mengelola energi (khususnya BBM) dengan baik, dan bisa membuat kebijakan yang teritegrasi dan memiliki landasan hukum yang kuat agar bisa dipahami dan diterima masyarakat. (RD)
Â
