[caption id="" align="aligncenter" width="612" caption="Ilustrasi - Gubernur Joko Widodo saat menghadiri Jakarnaval 30 Juni 2013 (Kompas.com)"][/caption] Popularitas Jokowi melambung ketika menjadi gubernur DKI Jakarta. Gaya kepemimpinannya yang identik dengan blusukan dan dekat dengan rakyatlah yang membedakannya dengan pejabat-pejabat publik lainnya. Ditambah dengan kesederhanaan dan latar belakang Jokowi yang berasal dari keluarga miskin, kepada Jokowi, rakyat kecil tanpa segan meminta bersalaman, ber-selfie, menyapa, bahkan berkeluh kesah. Kini, Jokowi telah terpilih menjadi presiden untuk periode 2014-2019. Banyak orang bertanya-tanya akankah Jokowi mempertahankan gaya kepemimpinannya mengingat Indonesia bukanlah Jakarta yang bisa di-blusuki dengan mudah dan cepat. Selain itu, aturan protokoler kepresidenan jauh lebih ketat daripada aturan protokoler gubernur sehingga pasti rakyat sulit mendekati presidennya. Jika tidak blusukan dan jauh dari rakyat, apa yang tersisa dari Jokowi? Mengenai blusukan, Jokowi telah menyatakan akan melakukannya dalam kapasitasnya sebagai presiden. Memang secara teknis agak sulit membayangkan Jokowi blusukan ke seluruh daerah di Indonesia, apalagi bila dilakukan secara spontan. Namun, mari kita lihat ke depannya seperti apa blusukan ala Presiden Jokowi. Sementara itu, mengenai kedekatannya dengan rakyat, Jokowi menjamin akan tetap dekat dengan rakyat walau dikawal Paspampres (pasukan pengamanan kepresidenan). Sejak 22 Agustus 2014, Jokowi memang dikawal Paspampres, bukan lagi oleh Walpri (pengawal pribadi) dari Polri. Khawatir geraknya akan terhambat, Jokowi menyatakan akan mengatur Paspampres, salah satunya dengan mengurangi jumlah personelnya. Langkah tersebut menuai kontroversi dan inilah opini lima Kompasianer terkait Jokowi dan Paspampres. Ardi Winangun menilai Jokowi teguh dengan idealismenya. Ketika ada benturan antara gaya kerjanya dengan protap (prosedur ketetapan) Paspampres, alih-alih mengikuti protap Paspampres, Jokowi malah meminta Paspampres mengamankan dirinya dengan sesimpel-simpelnya, tidak dengan iring-iringan panjang mobil Paspampres. Jokowi memang jadi lebih mudah memantau kerja bawahannya dan tetap dekat dengan rakyat tanpa adanya hambatan banyaknya personel Paspampres, tetapi Paspampres jadi mengambil risiko besar mempertaruhkan keamanan Jokowi. Sementara itu, Sutomo Paguci menganggap benturan tersebut berpotensi menggerus prinsip kepemimpinan Jokowi. Meskipun pengamanan terhadap Jokowi dilonggarkan, Ardi berpendapat Paspampres harus tetap berpegang pada prinsip tak mau mengambil risiko. Pasalnya, meskipun ada info dari intelijen, kecolongan masih bisa terjadi. Jokowi pun harus menginformasikan agenda blusukannya jauh-jauh hari kepada Paspampres. Terkait blusukan, Ninoy N Karundeng pun sepakat tentang hal itu. Dengan demikian, Paspampres bisa menyurvei lokasi dan membuat skenario bagaimana acara dan pengamanan akan dilakukan. Jadi, siapakah yang seharusnya menyesuaikan diri? Jokowi ataukah Paspampres? Keduanya harus bisa saling menyesuaikan diri. Jokowi tidak bisa memperlakukan Paspampres seenaknya sendiri hanya karena suka blusukan. Sementara itu, Paspampres pun harus memahami gaya kerja sang presiden sehingga tidak kaku dalam menerapkan protap. Sedikit berbeda dengan Ardi Winangun, Ninoy N Karundeng berpendapat Jokowilah yang harus menyesuaikan diri dengan protap Paspampres. Sikap Jokowi yang menawar-nawar standar Paspampres dianggap mengkhawatirkan. Jika nekat, Jokowi bisa saja terbunuh. Karena itu, siapa pun harus mengingatkan Jokowi. Jika tidak, itu berarti Jokowi memberikan peluang adanya manuver yang mengancam keselamatan dirinya sendiri. Seolah-olah menjawab artikel Ninoy dengan sudut pandang berbeda, Abest berpendapat bahwa orang yang memerlukan pengawalan hanyalah orang yang dari hati nuraninya merasa bersalah kepada orang lain baik karena merugikan maupun menghilangkan nyawa orang lain. Karena itulah ia butuh pengawalan untuk menghindari ancaman gangguan hingga pembunuhan. Bisa saja ahli keamanan memiliki prosedur pengamanan ala Paspampres. Namun, bagi rakyat kecil yang bisa dibilang tidak tahu apa-apa, presiden bukanlah orang biasa, ia adalah orang terpilih, seperti raja nusantara atau satria piningit. Karena itulah takkan ada yang membunuhnya. Lebih lanjut, Abest menyatakan bahwa kekhawatiran pendukung Jokowi akan keselamatan Jokowi sangatlah berlebihan. Menurutnya, Paspampres Jokowi pasti dapat diandalkan. Lagi pula, Jokowi dicintai banyak orang, terutama orang-orang miskin yang hidupnya teraniaya. Doa mereka menjadi benteng tersendiri yang melindungi Jokowi. Belum lagi jurus-jurus "orang pintar", paranormal, master supranatural pendukung Jokowi yang akan turut melindungi Jokowi. Seorang satria piningit yang telah naik memimpin Indonesia adalah orang sakti walau tanpa ajian. Menurut Abest, Jokowi tahu akan hal itu. Toh ia tidak menyakiti orang lain di jalan yang benar. Lagi pula, hukum alam, sunatullah, dan golden rule selalu berjalan dengan baik. Secara teknis, Sutomo Paguci mengusulkan solusi agar Jokowi-JK menggunakan kendaraan resmi kepresidenan Mercedes-Benz S600 Guard. Dalam kesempatan lain bisa menggunakan Innova jika analisis intelijen dan Paspampres memungkinkan untuk itu. Terlepas dari pendapat-pendapat tersebut, Prabu Bolodowo menilai keberhasilan Jokowi dalam mengatur Paspampres adalah bukti bahwa Jokowi adalah pemimpin sejati. Ia berharap Jokowi tak hanya mampu mengatur Paspampres, tetapi juga harus bisa menyikat habis para kepala daerah yang bermental preman. Pengusaha kecil sudah lelah diperas oleh oknum-oknum PNS di institusi perizinan. Kepada Jokowi, rakyat menumpukan harapan besar. Semoga ada solusi terbaik agar kinerja Jokowi lebih baik dan tentu saja aman. Selamat bekerja, Jokowi dan Paspampres! (NUR)