GAZA CITY, KOMPAS.com - Kepala biro politik Hamas Khaled Mashal, Senin (1/5/2017) mengumumkan dokumen kebijakan baru Hamas di Doha, Qatar.
Dalam kesempatan yang itu Mashal kembali menyerukan pembebasan menyeluruh Palestina dari pendudukan Israel.
Meski demikian, Hamas juga mendukung terbentuknya negara Palestina sesuai batas 1967 dan menekankan tujuan ini harus terus dipelihara dan dikembangkan.
Baca: Hamas Gantung Mati Tiga Terduga Antek Israel
Mashal mengatakan, Hamas memilih pendekatan baru berdasarkan perkembangan dan fleksibilitas lapangan tetapi tetap tanpa mengkompromikan prinsip yang sudah dipegang.
Mashal menambahkan, dokumen baru Hamas itu tetap tidak mengakui keberadaan Israel dan hak tak mengakui Israel itu tak bisa dibatasi.
Hamas juga menegaskan, bahwa perjuangan menentang pendudukan Palestina adalah hak bangsa Palestina.
Meski tak mengakui keberadaan Israel, dalam dokumen baru itu Hamas menghapus seruan eksplisit untuk menghancurkan Israel.
"Kami tidak memerangi Israel karena mereka beragama Yahudi. Kami memerangi mereka karena agresi kaum Zionis," tambah Mashal.
Namun, Mashal menegaskan, Hamas tidak akan pernah melakukan negosiasi langsung dengan Israel dalam kondisi apapun.
"Kebijakan kami adalah tidak melakukan negosiasi langsung dengan Israel karena situasi dan kondisinya tak membuat kamu yakin bahwa akan ada hasil yang diperoleh dari negosiasi itu," tambah Mashal.