Meskipun vaksinasi Covid-19 secara nasional telah mulai dilakukan oleh pemerintah sebagai salah satu langkah efektif memutus rantai penularan virus, sosialisasi vaksin tidak selalu berjalan mulus dan masih mengalami kendala.
Kesiapan masyarakat yang siap untuk divaksin belum mencapai 70 persen dari populasi keseluruhan yang diperlukan untuk mendapatkan herd immunity. Lembaga Survey Indikator Politik Indonesia (IPI) merilis data bahwa sekitar 41 persen masyarakat enggan divaksinasi.
Penolakan tersebut terjadi karena beberapa alasan tertentu, antara lain perihal keamanan dan kehalalan vaksin Covid-19, berkembangnya dugaan atas tidak halalnya vaksin, terutama jenis Sinovac, adalah karena kandungan Vero cell dari ginjal Kera Hijau Afrika yang dianggap tidak aman dan haram bagi manusia.
Kendala berikutnya adalah aanggapan bahwa vaksin Covid-19 yang akan diberikan secara massal adalah program vaksinasi yang hanya ditujukan untuk uji klinis semata.
Belum lagi ada kelompok masyarakat kita yang masih memiliki pola pikir yang fatalis sehingga bukan hanya menolak divaksinasi, mereka bahkan banyak tidak percaya bahwa Covid-19 itu nyata.
Tangkal hoaks dan disinformasiÂ
Derasnya hoaks dan disinformasi yang beredar di berbagai lini massa bukan hanya menimbulkan keresahan dan ketakutan di masyarakat, tetapi juga berdampak pada terhambatnya program vaksinasi nasional.
Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah telah melakukan upaya klarifikasi dengan menggulirkan informasi penyeimbang terkait keamanan vaksin. Masyarakat dapat mengaksesnya melalui kanal informasi Kementrian Kominfo baik di situs resmi https://komin.fo/inihoaks maupun akun jejaring sosial.
Tidak hanya itu saja, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, Komisi Fatwa MUI juga telah menerbitkan fatwa No 02 Tahun 2021 tentang Produk Vaksin Covid-19 dari Sinovac Life Science Co. Ltd China dan PT Bio Farma (Persero) dan menjamin kehalalan vaksin Covid-19, khususnya jenis Sinovac.
Pemerintah juga didukung oleh banyak organsisasi independen, salah satunya MAFINDO (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia), yang secara aktif melawan dan mencegah berkembangnya hoaks dan disinformasi, terutama di media sosial.
Pendekatan sosial-kulturalÂ
Meskipun berbagai upaya dan strategi preventif telah dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penularan virus, berbagai kendala yang menghambat vaksinasi masih banyak ditemukan di beberapa wilayah.
Salah satu contohnya adalah yang terjadi di salah satu kecamatan di Sumatera Barat. Seluruh penduduknya menolak imunisasi karena vaksin dianggap haram. Belum lagi kelompok fatalis dan masyarakat yang kerap abai terhadap protokol kesehatan.