JAKARTA, KOMPAS.com - Pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah yang menyebutkan Presiden ke-2 RI Soeharto adalah guru korupsi di Indonesia dinilai tidak dapat dibawa ke ranah hukum.
Ketua DPP Bidang Hukum PDI-P Trimedya Panjaitan mengemukakan hal itu dalam konferensi persnya di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12/2018) siang.
"Apa yang disampaikan Pak Basarah tidak ada yang salah. Seperti black campaign atau negative campaign, apa yang disampaikan Pak Basarah kategorisasinya adalah negative campaign (kampanye negatif), yang diperbolehkan oleh UU. Jadi, kami tidak terlalu ragu," ujar Trimedya.
Baca juga: Polemik Soeharto Guru Korupsi, Sekjen PDI-P Singgung Posisi Amien Rais
Trimedya merujuk kepada penelitian tentang korupsi di era Soeharto yang dilakukan oleh Ketua Pusat Kajian Anti-Korupsi Universitas Gajah Mada, Oce Madril, yakni ada 8 keputusan presiden yang dibuat Soeharto demi memperlancar praktik korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia.
Basarah menambahkan, pernyataannya itu merupakan respons dari pernyataan calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang mengatakan, kondisi korupsi di Indonesia seperti penyakit kanker stadium 4. Respons Basarah adalah bagian dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1.
"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, saya dalam kapasitas sebagai TKN yang secara resmi didaftarkan Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf, saya sebagai juru bicara nasional, dibenarkan memberikan penjelasan kepada publik tentang fakta-fakta obyektif yang terjadi. Salah satunya tentang track record dari capres dan cawapres sekaligus sistem yang akan dibangunnya," ujar Basarah.
Baca juga: PDI-P Klaim Banyak Advokat Siap Bela Ahmad Basarah soal Soeharto Guru Korupsi
"Menurut UU Pemilu itu, kami dibenarkan untuk membangun kontra narasi ketika Pak Prabowo sebagai capres mengampanyekan tentang isu korupsi. Ya saya harus menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya korupsi terjadi di Indonesia," lanjut dia.
Saat menanggapi pernyataan Prabowo soal kondisi korupsi di Indonesia, Basarah menyatakan bahwa maraknya korupsi di Indonesia dimulai sejak era Presiden ke-2 RI, Soeharto. Soeharto  juga merupakan mantan mertua Prabowo. Basarah menyebut Soeharto sebagai guru dari korupsi di Indonesia.
"Jadi, guru dari korupsi di Indonesia sesuai TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 itu mantan Presiden Soeharto dan itu adalah mantan mertuanya Pak Prabowo," kata Basarah.
