JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman mengungkapkan bahwa partainya sempat diajak bergabung dengan koalisi partai politik pendukung Presiden Joko Widodo dalam Pilplres 2019.
"Saya tegaskan di sini bahwa PKS diajak bergabung dengan Istana jelas ada, dan itu bukan sebuah kejahatan di dalam politik. Itu biasa-biasa saja, Istana ingin mengajak kami," ujar Sohibul di rumah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara, Kebayoran, Jakarta Selatan, Kamis (1/3/2018).
Meski demikian Sohibul memastikan PKS tidak akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah dan memberikan dukungan kepada Presiden Jokowi.
Menurut Sohibul, jika seluruh parpol oposisi pemerintah, yakni PKS dan Partai Gerindra, mengalihkan dukungannya ke Jokowi, maka akan berdampak buruk pada demokrasi.
Sebab, masyarakat tidak akan memiliki pilihan lain dalam Pilpres 2019.
(Baca juga: PKS, Partai Kader yang Tak Tergantung pada Satu Sosok)
Selain itu, kata Sohibul, bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintah merupakan pilihan politik yang tidak logis bagi PKS.
"Kami melihat kalau PKS bergabung, Gerindra bergabung, PAN bergabung, kemungkinannya Pak Jokowi lawan kotak kosong. Nah kami melihat itu tak sehat buat demokrasi. Saya katakan rasionalitas politiknya kurang logis kalau PKS ikut bersama," kata Sohibul.
Saat ini ada lima partai yang sudah mendeklarasikan dukungan kepada Presiden Joko Widodo sebagai petahana. Kelima partai tersebut adalah PDI-P, Golkar PPP, Partai Nasdem, dan Partai Hanura.
Sementera, PAN, PKS, PKB, dan Partai Demokrat belum mendeklarasikan siapa calon presiden yang akan didukungnya.
