"Enggak Masalah Normalisasi Ciliwung, Namanya Bukan Tanah Kami..."

JAKARTA, KOMPAS.com - Warga Kelurahan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung menyambut baik rencana normalisasi yang akan dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Mereka menyadari bahwa tanah yang mereka gunakan untuk mendirikan rumah bukan miliknya. Oleh karena itu, mereka bersedia rumahnya ditertibkan dan direlokasi ke rumah susun.

 "Ini kan tanah hak Ciliwung. Enggak masalah normalisasi, namanya bukan tanah kami," ujar warga RT 008 RW 001 Pengadegan, Tarminah (63), saat berbincang dengan Kompas.com di sekitar rumahnya, Senin (12/2/2018).

Warga lainnya, Martiana (61), mengamini ucapan Tarminah. Dia juga mengaku tidak memiliki sertifikat kepemilikan tanah dan bersedia dipindahkan ke rumah susun.

Baca juga : Pemprov DKI: Tahun Ini, Normalisasi dan Naturalisasi Sungai Harus Berjalan

Lagipula, Martiana menyebut lokasi rusun yang jadi tempat relokasi tidak jauh dari tempat tinggalnya saat ini dan harga sewa rusun tidak mahal.

Namun, Martiana khawatir hanya satu kepala keluarga (KK) yang boleh tinggal di rusun nantinya. Selama ini, kata dia, ada lebih dari satu KK yang tinggal di satu rumah.

"Mau aja (direlokasi), daripada banjir terus kan repot. Tapi sekarang kan satu rumah ada tiga KK. Khawatirnya yang dapat nanti cuma satu KK. Kasihan kalau ngontrak kan mahal," kata Martiana.

Baca juga : DKI Pastikan Normalisasi Sungai dan Relokasi Warga Bantaran ke Rusun

Pekerja menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7/2017). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17.

Abdul Rusid (39) juga tidak mempermasalahkan rencana normalisasi dan relokasi. Asalkan, warga yang memiliki sertifikat kepemilikan tanah mendapatkan ganti rugi yang sesuai.

Selain itu, dia meminta rencana normalisasi disosialisasikan jauh-jauh hari. Dengan begitu, warga bisa bersiap-siap.

Permintaan lainnya yakni pemerintah menyosialisasikan kategori warga yang bisa menghuni rusun.

"Kan harus sesuai (ganti ruginya). Kualifikasi yang nempatin rusun juga gimana, kan belum sosialisasi. Jauh-jauh hari atau bulan sosialisasinya biae warga enggak kaget. Kan biasanya program begini enggak lama sosialisasinya," ucap Rusid.

Baca juga : Normalisasi dan Naturalisasi Sungai, Apa Bedanya?

Lurah Pengadegan Muhammad Mursid menyampaikan, ada sekitar 250 KK yang tinggal di bantaran kali. Mereka menempati 78 peta bidang tanah yang harus dibebaskan untuk proyek normalisasi.

Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah membangun Rusun Pengadegan untuk tempat relokasi. Rusun yang berlokasi di seberang kantor kelurahan Pengadegan itu rencana selesai dibangun Maret mendatang.

 Menurut Mursid, warga yang tinggal di bantaran kali setuju dengan proyek normalisasi Ciliwung karena mereka sudah sering terdampak banjir.

 "Tanggapan warga sangat positif, asal pindah ke rusun. Mereka sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di pinggir kali. Mereka ingin sekali lepas dari banjir," kata Mursid kepada Kompas.com.