JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Dadang Rusdiana menilai pernyataan Presiden Joko Widodo terkait netralitas TNI saat pidato pada HUT ke-72 TNI merupakan kritik untuk petinggi TNI yang berpolitik praktis.
 Namun, Dadang enggan menyebut siapa petinggi TNI tersebut.
 "Tentu Pak Jokowi sedang mengkritik selama ini ada petinggi-petinggi yang melakukan langkah politik praktis yang kemudian melupakan fungsi dan peranan TNI," kata Dadang, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10/2017).
 Oleh karena itu, ia mengimbau seluruh anggota TNI yang hendak berpolitik praktis untuk mengundurkan diri.
Baca: Panglima TNI Yakinkan Presiden Jokowi soal Kesetiaan TNI
 Dadang mengatakan, TNI merupakan penjaga keutuhan negara yang dilengkapi dengan persenjataan lengkap.
Jika aparat TNI berpolitik praktis tanpa mengundurkan diri, dikhawatirkan merusak tatanan demokrasi yang telah terbangun.
 Politik TNI merupakan politik kebangsaan, bukan politik praktis yang berorientasi kekuasaan.
 "Oleh karena itu, saya kira kita harus menggarisbawahi pernyataan Pak Jokowi di hari TNI ini agar TNI tetap pada khithahnya sebagai yang menjaga negara. Politiknya kebangsaan, bukan politik praktis," lanjut dia.
 Presiden Joko Widodo meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Jokowi menegaskan bahwa politik TNI adalah politik negara.
Baca: Jokowi Ingatkan TNI Untuk Setia kepada Pemerintahan yang Sah