Hujan pagi di hari kejepit nasional, 4 Februari 2019, momen luar biasa untuk membuat diri ini bangkit dari tempat tidur.
Tetapi diskusi hangat dengan tajuk "Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pembangunan di Sumsel" membuat awak kompal yang terdiri dari Bimo, Arako, Dona, Nindi dan Ika untuk hadir, meski acara ini dimulai pukul 9 pagi.
Acara yang diselenggarakan oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden menggelar Diskusi Media Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Pendopo Griya Agung, Palembang Sumatera Selatan, diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Februari 2019, Pukul 09.00 s/d 11.30 WIB.
3 Narasumber hadir membahas persoalan ini Anwar Sanusi , Sekjen Kemendes PDTT, yang membahas bagaimana Strategi dan Best Practice Pemanfaataan Dana Desa untuk Peningkatan Produktifitas Desa. Beliau menjelaskna bagaimana pemerintahan Jkw JK dalam mewujudkan nawacita ke-3 “"Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan", dalam wujud konkret berupa pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa.
Salah satu tolok ukurnya dalah RPJMN berupa 2015-2019, dimana target pengentasan 5.000 desa tertingga menjadi desa berkembang, Target peningkatan 2.000 Desa berkembang menjadi desa mandiri.
Salah satunya dengan pemanfataan dana desa, dari tahun 2015 dan tahun 2019 penganggaran dan penyerapannya mengalami kenaikan yang sangat signifikan.
Hal ini memang membutuhkan kerja keras multi pihak, termasuk perguruan tinggi Rektor Universitas Sriwijaya, Anis Saggaf mengangkat tema bagaimana peran serta perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan desa.
Beliau menjelaskan sebagai perguruan tinggi, pembangunan perdesaan merupakan target pengabdian masyarakat baik berupa pendampingan tenaga ahli ataupun riset-riset baik sosial dan berbasisi teknologi inovasi.
Sejalan dengan hal tersebut Mawardi Yahya, Wakil Gubernur Propinsi Sumatera Selatan mengangkat tema kesiapan pemerintah daerah propinsi sumsel dalam pengentasan kemiskinan berbasis pembangunan desa, menjelaskan bahwa pengoleaan dana desa memang memerlukan leadership yang tepat, agar kesejahteraan lebih merata. Juga perlu skema yang lebih baik menanggulangi kebocoran dana desa termasuk optimalisasi inspektorat propinsi.
Terlebih, pemerintahan Herman Deru-Mawardi Yahya (HD MY) bertekad menurunkan angka kemiskinan di Sumatera Selatan menjadi 1 digit, dimana saat ini mencapai 12,8 % meski angka pertumbuhan ekonomi sumsel diatas rata-rata peertumbuhan ekonomi nasional. Sebuah komitmen yang membutuhkan perjuangan berat karena artinya menurunkan angka kemiskinan lebih dari 3 persen dalam masa kerja 5 tahun.
