Revisi Peraturan dan Zonasi TN Komodo

Konservasi komodo dan habitatnya merupakan pertimbangan pengelolaan terpenting bagi TNK.

Pertimbangan paling penting untuk komponen perairan adalah pemeliharaan keanekaragaman dan produktivitas perairan.

Masyarakat setempat menggantungkan hidupnya pada sumberdaya perikanan yang didukung oleh keberadaan Taman Nasional, tetapi kegiatan penangkapan ikan yang merusak mengancam kelangsungan hidup mereka. Data awal menunjukkan bahwa patroli pengawasan yang intensif merupakan langkah yang efektif untuk mengurangi penangkapan ikan dengan bahan peledak, tetapi penangkapan ikan dengan sianida sulit dilarang.

Keuntungan dari penangkapan ikan dengan sianida cukup besar sehingga memungkinkan terjadinya pemberian uang suap yang sangat besar. Langkah-langkah untuk meningkatkan pengawasan dan pengelolaan bersama perlu segera dilakukan bekerjasama dengan pemerintah daerah.

Sumberdaya perikanan Taman Nasional akan segera merosot jika kawasan ini tidak benar-benar dilindungi. Tekanan penangkapan ikan terhadap terumbu karang sangat tinggi dan meningkat sehingga perlu ditekan agar tujuhan Taman Nasional dapat tercapai. Kegiatan penangkapan ikan demersal di Taman Nasional perlu sangat dikurangi. Akses ke sumberdaya perairan di TNK dan Zona Penyangga perlu dibatasi.

Data awal jelas menunjukkan bahwa masyarakat dari luar Taman Nasional yang paling menimbulkan dampak merusak. Hak pemanfaatan eksklusif bagi masyarakat setempat perlu dikembangkan di Zona Pemanfaatan Tradisional tertentu, dan kegiatan penangkapan ikan di tempat pemijahan ikan di Taman Nasional perlu dilarang.

PILIHAN PENGELOLAAN
Perangkat pengelolaan untuk menanggulangi ancaman mencakup perangkat biologis dan ekologis, seperti rehabilitasi kawasan, perbaikan habitat, translokasi, penangkapan spesies eksotik, pengendalian penyakit, dll. Ancaman antropogenik dapat dikelola antara lain melalui zonasi, regulasi, penegakan peraturan, pendidikan, dan pengembangan ekonomi alternatif.

Keputusan tentang perangkat mana yang cocok harus didasarkan pada sejumlah faktor, termasuk konsekuensi ekologis, kelayakan, peluang keberhasilan, dan biaya. Keputusan tersebut sering tidak dapat dibuat sendiri, melainkan memerlukan masukan dari sumber-sumber lain, termasuk tenaga ahli, Pemerintah Kabupaten, dan masyarakat setempat. Pilihan pengelolaan TNK termasuk:

1. Peningkatan penegakan aturan dan koordinasi lintas sektoral
2. Pelaksanaan program pemantauan biologis jangka panjang
3. Pelaksanaan program pemantauan jangka panjang untuk pemanfaatan sumberdaya Pelaksanaan zonasi dan perangkat peraturan yang jelas
4. Perbaikan pengelolaan wisata dan pengelolaan pendapatan dari wisata Pelarangan kompresor hookah dan jenis alat lain yang merusak
5. Pengembangan sistem pinjaman bagi nelayan yang mudah dilaksanakan untuk mengurangi ketergantungan pada tengkulak
6. Dialog terarah antar kelompok atau masyarakat yang terkait dengan masalah tertentu
7. Pelaksanaan hak pemanfaatan eksklusif bagi penduduk kawasan
8. Perlindungan menyeluruh atas tempat pemijahan di dalam zona tanpa pemanenan
9. Pengembangan kegiatan-kegiatan ekonomi yang cocok dan menguntungkan
10. Penerapan kampanye kesadaran masyarakat dan pendidikan konsevasi.
11. Pengelolaan-Bersama dengan Pemerintah Setempat dan Masyarakat Lokal

Pengelolaan-Bersama dengan Pemerintah Setempat dan Masyarakat Lokal
Hubungan antara kawasan lindung, instansi pemerintah dan masyarakat lokal merupakan faktor kunci untuk konservasi jangka panjang habitat dan sumberdaya alam di dalam dan sekitar kawasan. Agar pemerintah dan masyarakat lokal menjadi mitra yang efektif dalam pengelolaan bersama, perlu memberi informasi kepada mereka dan ketrampilan yang diperlukan untuk mengambil keputusan yang tepat tentang masalah lingkungan.

Pemerintah dan masyarakat perlu sepenuhnya memperoleh informasi dan menyadari dampak lingkungan kegiatan-kegiatan yang melibatkan mereka. Untuk melaksanakan pendekatan pengelolaan-bersama, perlu disusun struktur baru. Stuktur terebut harus mencakup suatu Dewan Pengelolaan Bersama, Dewan Wisata Bersama, dan suatu Dewan Stakeholder Masyarakat. Masukan dari semua stakeholder akan diperoleh melalui dewan-dewan tersebut sercara formal.

Perhatian khusus perlu diberikan kepada pemerintah kabupaten Manggarai Manggarai Barat untuk memastikan bahwa semua kegiatan terkoordinasi. Sistem pengelolaan harus diterapkan dengan pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas kota-kota sekitar, seperti Labuan Bajo. Kota-kota tersebut berfungsi sebagai pangkalan terdekat (gate towns) bagi arus pengunjung ke Taman Nasional. Mereka dapat berkembang menjadi pusat-pusat wisata tersendiri. 

Pemerintah daerah perlu memberi perhatian khusus pada pengembangan kota, yang harus sesuai dengan rencana keseluruhan pengembangan Taman Nasional, terutama jika mereka ingin memperoleh manfaat optimum dari pengunjung Taman nasional.

Pengelolaan Adaptif
Pemeliharaan sistem ekologi dan jaminan bagi pemanfaatan lestari jangka panjang atasspesies yang bernilai ekonomi dan terancam tergantung pada kemampuan memberikan respon secara tepat. Kemampuan untuk memberikan respon yang tepat tergantung pada ketersediaan informasi.

Kegiatan pemantauan dilakukan di dalam TNK untuk memasok data yang diperlukan untuk
mengevaluasi efektivitas tindakan pengelolaan dan untuk mengambil langkah-langkah
penyesuaian peraturan atau strategi pengelolaan. 

TNK perlu menerapkan suatu strategipengelolaan yang adaptif, dengan melakukan penyesuaian aturan dan langkah-langkah pengelolaan berdasarkan informasi terkini dari lapangan. Pengelolaan sumberdaya Taman Nasional yang efektif memerlukan informasi tentang distribusi, ukuran, komposisi dan kecenderungan perkembangan jenis-jenis terestrial dan perairan. 

Bagian berikut ini menguraikan metode-metode pengumpulan data yang disarankan. Variabel-variabel lingkungan yang sebelumnya belum diukur secara berkala perlu dimasukkan dalam program pengumpulan data berkala. Meskipun sebagian data terestris telah dikumpulkan, tetapi masih perlu disusun tatacara pengumpulan data terestris yang baku.