Menilik bagaimana bentuk kerja sama politik partai Gerindra dan PKB pada pemilu 2024 nanti memang masih menjadi misteri bagi teka-teki paradigma berpikir politik yang saya pahami akhir-akhir ini.
Sebetulnya polarisasi politik ini menarik, bahkan lebih menarik bagi saya dari pada tahun pemilu sebelumnya 2014 dan 2019 yang lalu, yang mana pola politik 2024 seperti yang diprediksi oleh PKS akan ada tiga calon presiden itu kemungkinannya menjadi pertanyaan politik yang menarik.
Tetapi dengan perolehan suara partai melalui pileg di tahun 2024 nanti, tentu prediksinya akan semakin sulit, yang mana partai-partai saat ini untuk meningkatkan popularitas mereka, sudah bergerak melakukan trobosan bagaimana strategi kerjasama mereka, juga diharapkan mampu meraup suara partai dalam pemilu legelatif 2024 nanti.
"Sebelumnya PPP, PAN dan Golakar juga sudah bersiap kerja sama dan itu menjadi kontrak politik mereka di pemilu 2024, yang mana agenda mencalonkan calon presiden dan waklilnya menjadi titik berat focus utamanya selain memperkuat kekuatan partai masing-masing"
Kembali pada pembahasan PKB dan Gerindra. Memang secara normative alasan dari adanya bentuk kerja sama itu antara PKB dan Gerindra seperti yang disampaikan oleh  Wakil Ketua Umum (Waketum) PKB Jazilul Fawaid pada Minggu (19/06) dikutip CNN Indonesia; itu beralasan bagi pandangan saya normal saja, tidak ada yang menonjol sebagai sebuah startegi politik yang berbeda di 2024 nanti.
"Bawasannya pernyataan ini sangat normal; "PKB selalu mengajak siapa yang bisa, siapa yang bisa, karena PKB tahu diri hanya punya 10 persen suara. Ketika bersama dengan Gerindra, ini (suara terpenuhi) makin dekat", kata Jazilul.
Seperti diketahui bersama dalam perhelatan kancah perpolitikan menyongsong 2024, telah disepaki  PKB dan Gerindra bekerja sama usai Prabowo menemui Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Kertanegara, Jakarta Selatan, Sabtu (18/6) malam".Mereka pun langsung mendeklarasikan kerja sama jelang pilpres 2024 usai pertemuan itu.
Prabowo Subianto mengatakan sebagai ketua umum partai dengan konstituen besar, ia merasa memiliki tanggung jawab untuk menyukseskan agenda negara pada 2024 mendatang.
Namun menimbang hal itu. Ambang batas dalam pencalonan presiden dan wakilnya UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki minimal 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional yang dapat mengajukan capres/cawapres yang mana Gerindra dan PKB memenuhi ambang batas itu.
Pertimbangan hal tersebut, apakah bentuk kerja sama Gerindra dan PKB menjadi sangat realistis untuk memuluskan jalan mereka mampu berbuat banyak pada pemilu 2024 termasuk gelaran pilpres di dalamnya?
