Sebagai partai politik baru yang masih dirintis, Partai Ummat yang dimotori oleh Amien Rais, dimana dirinya berlatar belakang tokoh politik nasional, mantan Ketua MPR, sekaligus pendiri PAN, memang Partai Ummat sendiri digadang-gadang menjadi parpol potensial di Indonesia.
Bagaimana tidak potensial, dibangunnya Partai Ummat sendiri adalah buntut dari perseteruan Amien Rais dan kepengurusan PAN era Zulkifly Hasan, dimana Partai Ummat dibangun atas terbelahnya sebagian kekuatan PAN atau Partai Amanat Nasional.
Selian itu alasan lain Amien Rais membuat partai umat yakni karena ketidakpuasan Amien Rais sendiri didalam kepenguruaan PAN era besannya sendiri Zulkifly Hasan, membaut dirinya membangun partai baru bernama Partai Ummat, dimana dirinya ingin menyasar kekuatan politik berbasis umat atau agama khususnya islam.
"Seperti diketahui pada tanggal (01/10/20) lalu, Amien Rais telah mengumumkan Partai Ummat sebagai partai barunya, sekaligus partai kedua yang didirikan setelah PAN".
Tujuan Partai Ummat sendiri adalah melakukan al amru bil-ma'ruf dan an nahyu 'anil munkar yakni memerintahkan tegaknya kebajikan dan memberantas keburukan. Kedua menjalankan al amru bil 'adli dan an-nahyu 'anidzulmi yakni menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman.
Selain itu Partai Ummat, juga bertekad akan bekerja dan berjuang bersama anak bangsa lainnya melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Partai Ummat akan bekerja dan berjuang memegang teguh Pancasila, UUD 1945 dan semua aturan demokrasi universal.
Tetapi dengan partai umat sendiri, dimana saat ini juga belum dideklarasikan dan didaftarkan, apakah ada kendala dengan Partai Ummat besutan Amien Rais, Â yang digadang-gadang akan di deklarasikan akhir tahun 2020 lalu?
Pendaftaran Partai Umat Terkendala
"Kenyataanya membuat partai politik memang tidak semudah mengembalikan telapak tangan, sebab partai politik sendiri dibutuhkan kesiapan, yang paling utama tersebut adalah kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam membuat partai politik".
Maka dengan partai Ummat sendiri yang tak kunjung dideklarasikan dan didaftarkan ke Kemnetrian Hukum dan HAM. Amien Rasis, mantan Ketua MPR itu mengatakan penundaan pendaftaran Partai Ummat juga seiring persiapan yang masih dilakukan untuk memperoleh 100 persen perwakilan pengurus dari semua provinsi. Saat ini, Partai Ummat hanya mengantongi 75 persen perwakilan.
Diketahui, salah satu syarat pendirian parpol di dalam perundangan adalah memiliki perwakilan di semua provinsi. Namun, Amien Rais mengatakan pihaknya sudah mengantongi sejumlah syarat lain untuk pendaftaran partai ke Kemenkumham untuk partai Ummat. Yakni, logo, mars, maupun anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.
Selain itu Amien Rais menunda pendaftaran partainya ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) sendiri berdalih lonjakan kasus Covid-19. Pihaknya belum memutuskan sampai kapan penundaan akan dilakukan. Namun, ia tak ingin deklarasi partai Ummat justru menunjukkan kesan tak peduli di tengah penyebaran corona.
"Kita cukup bijak, kita tunda entah beberapa waktu, setelah nanti ini Covid die, gone, mudah-mudahan sudah selesai baru kita nanti [daftarkan]," kata Amien Rais  dikutip CNN Indonesia, Kamis (21/1)".
Maka dengan ditundanya deklarasi dan pendaftaran Partai Ummat itu sendiri, apakah nantinya Partai Ummat akan rugi besar? Karena seharusnya partai umat saat ini seharusnya sudah terdaftar untuk menyongsong dan memuluskan jalan menuju pemilu 2024?
Yang jelas dengan adanya penundaan Partai Ummat terdaftar dan deklarasi, saya kira tetap akan mempengaruhi daya gerak dan kerja partai umat sendiri dalam mengumpulkan sejumlah kekuatan dalam menyasar simpatisan sebelum 2024, berbeda dengan partai gelora yang sudah terdaftar dan siap menyongsong pemilu 2024.
Jika terus tertunda deklarasi, dan belum memenuhi syarat yang diajukan dalam pendaftaran partai sendiri, serta covid menjadi alasan penundaan, bukan tidak mungkin partai ummat dan Amien Rais sendiri benar akan rugi besar.` Tentu karena tidak dapat memulai lebih awal sebelum tahun 2024 membangun simpatisan yang kuat dengan payung hukum yang resmi sebagai sebuah partai politik yang diakui pemerintah.
