Perombakan mentri Jokowi yang diumumkan tanggal (22/12) dalam wacana politik justru memunculkan cerita dan isu-isu baru dari perombakan kabinet tersebut pasca kandidat mentri dan wakilnya dilantik Presiden Jokowi (23/12 lalu) di Istana Negara.
Berbagai isu tersebut tidak lain adalah tawaran jabatan structural kabinet mentri maupun wakil mentri pemerintahan Jokowi yang berhembus menjadi polemic tersendiri, pra ditetapkan secara resmi orang-orang yang terpilih sebelumnya.
Untuk itu dengan kabar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, sebelumnya memang diisukan ditawari menduduki Wamendikbud atau Wakil Mentri Pendidiakn dan Kebudayaan.
Seperti diungkapakan Abdul Mu'ti, dirinya ditawari jabatan Wamendikbud oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim.
Abdul Mu'ti awalnya menyatakan bersedia bergabung jika diberi amanah. Namun keputusan itu berubah. Ia mengurungkan niat setelah mengukur kemampuan dirinya sendiri bila mengemban amanah tersebut.
Melalui akun Twitter @Abe_Mukti yang dikutip pada Rabu 23 Desember, ia membenarkan adanya tawaran jabatan tersebut. Namun, Abdul akhirnya memilih tidak mengambil posisi wakil menteri.
Disamping itu melalui akun twiternya Abdul Mu'ti merasa tidak akan mampu mengemban amanah yang sangat berat itu. ia mengku bukan figur yang tepat untuk amanah tersebut.
Menanggapi isu adanya tawaran wakil mentri untuk Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti Muhhamadiyah dipemerintahan Jokowi dalam perombakan kabinet beberapa waktu lalu.
Terkait dengan isu tawaran Wamendikbud kabar Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Din Syamsuddin berpendapat secara pribadi menilai merendahkan organisasi Muhammadiyah.
"Penunjukan (tawaran) Abdul Mu'ti sebagai wamendikbud bernada merendahkan organisasi Muhammadiyah yang besar, pelopor pendidikan, dan gerakan pendidikan nasional yang nyata," kata Din dalam keterangan tertulis dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (24/12).
Tidak hanya itu, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu "Din Syamsudin" juga menyebut Presiden Joko Widodo seharusnya memiliki pengetahuan kesejarahan dan kebangsaan, sehingga memiliki kebijaksanaan untuk menempatkan seseorang dan sebuah organisasi dengan tepat.
