Memang dengan jabatan politik sekelas menteri senyatanya adalah konflik kepentingan kekuatan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan.
Tetapi pada kenyataanya jabatan politik adalah jabatan yang riskan, lemahnya kekuatan tentu akan mempengaruhi segala kebijakan.
Disamping itu jabatan politik karena berpengaruh penuh pada kebijakan juga rawan dengan kasus korupsi atas dasar kebijakan tersebut.
Maka dari itu kasus korupsi melibatkan elite politik saat ini memang dipandang oleh publik sebagai sebuah kecelaan yang akan terus di ingat jika itu dilakukan oleh figure elite politik sekelas mentri.
Tidak lain adalah polemic penunjukan mentri yang syarat akan kepentingan politik, bukan kepentingan masyarakat secara luas yang mampu professional dan berintegritas.
Bagi-bagi jabatan mentri pada mesin partai politik seperti sudah menjadi hal yang lumrah, tetapi ancaman korupsi tidak serta merta berbanding dengan penunjukan itu.
Karena pada kenyataannya justru kemungkinan bersih dari korupsi sebagai mentri orang-orang diluar partai politik.
"Tanpa kepentingan politik partai mungkin orang-orang yang diluar partai politik dapat bekerja dengan serius dibalik itu juga pengabdian dirinya pada negara, yang memang punya kebanggan sendiri menjadi mentri yang tidak bertujuan untuk korupsi.
Meanggapi kasus korupsi atau tidak korupsi sebenarnya hal yang medasar adalah faktor dari manusianya.
Maka dari itu memilih mentri yang punya integritas dalam membantu seorang presiden, ukurannnya seharusnya adalah faktor manusianya bukan factor partai politiknya.
Tetapi semua kembali pada moralitas pemangku jabatan public itu sendiri, komitmen kuat untuk tidak korupsi seharusnya menjadi alasan kuat seorang presiden memilih seorang mentri dibalik profesionalitas seorang mentri.
Netizen menyikapi penagkapan Eddhy Prabowo atas kasus korupsi tersebut dan tagar Bu Susi tranding topic di media social Twiter. Netizen mempertanyakan, bisakah mantan mentri KKP Susi Pudjiastuti kembali menjadi mentri KKP!
Untuk itu berkaca dari penangkapan Eddhy Prabowo mentri KKP terkait dengan dugaan korupsi yang menjeratnya atas kasus suap benih lobster alias benur, Rabu (25/11) seperti menjadi tamparan untuk langkah politik pemerintahan jokowi.
Eddhy Prabowo sendiri adalah kader dari partai Gerindra yang menyusul Prabowo Subianto masuk dalam kabinet menjadi mentri KKP di pemerintahan Jokowi 2019-2024.
Sebab saat itu oleh mentri KKP sebelumnya Susi Pudjianstuti, Ihwal benur ini pernah dilarang diterbitkan pada era Susi Pudjiastuti. Susi Pudjiastuti kerap menangkap pengekspor benur ilegal.
Pergantian KKP dari Susi Pudjiastuti ke Eddhy Prabowo oleh netizen juga disikapi kurang positif. Terlebih saat polemic ekspore benih lopster oleh mentri KKP Eddy Prabowo sebagai kebijakan barunya juga pernah dikritik oleh mantan mantri KKP Susi Pudjiastuti.
Maka dari itu kini Eddhy Prabowo ditangkap oleh KPK atas dugaan korupsi benih lopster. Penangkapan itu  dilakukan bandara Soekarno-Hatta bersama sang istri Lis Rosita Dewi yang juga seorang anggoat DPR dini hari (25/11/20).
Netizen menyikapi penagkapan Eddhy Prabowo atas kasus korupsi tersebut dan tagar Bu Susi tranding topic di media social Twiter. Netizen mempertanyakan, bisakah mantan mentri KKP Susi Pudjiastuti kembali menjadi mentri KKP?
Mungkinkah mentri susu Pudjiastuti yang menjabat mentri KKP sebelumnya adalah yang terbaik? Kenyatanya mentri Susi Pudjiastuti tidak terlibat korupsi dan kebijakannya sendiri didukung oleh masyarakat, bahakan didiukung untuk kembali menjabat mentri KKP.
