Terus menyusulnya demonstrasi omnibus law UU Cipta Kerja oleh kalangan buruh maupun mahasiswa, serta kelompok masyarakat membuat kegalauan tersendiri bagi pemerintah.
Bukan apa efek domino dari demonstrasi yang jika terus dilakukan bukan hanya akan mengancam stabilitas Negara, tetapi lebih dari itu akan mempengaruhi perekonomian khusunya di daerah-daerah yang menggelar demonstrasi.
"Lalu lintas macet, belum dengan potensi kerusuhan yang terjadi diakibatkan demonstrasi sendiri adalah masalah-masalah yang mungkin akan ditimbulkan dari demonstrasi jika terus berlajut".
Omnibus law UU Cipta kerja yang disahkan oleh DPR (05/10) lalu memang banyak pihak menyalahkan partai politik mayoritas yang menyetujui UU tersebut sampai sah di DPR.
Untuk itu Fadli Zon Waketum Partai Gerindra yang saat ini berkolaisi dengan pemerintah menuturkan bawasanya Partai Politik bukan pihak yang paling bisa menentukan nasib Omnibus Law UU Cipta Kerja.
"Jadi yang paling bertanggung jawab terhadap undang-undang ini tentu saja presiden. Presiden yang menentukan. Sekarang nasibnya pun mau terus atau tidak itu tergantung kepada presiden," kata dia, dalam diskusi yang digelar secara daring, Kamis (22/10) dikutip CNN Indonesia".
Mantan Wakil Ketua DPR itu juga menjelaskan Omnibus Law sepenuhnya bukan inisiatif DPR, tapi berasal dari pemerintah. DPR, kata Fadli Zon, istilahnya hanya menerima barang jadi terkait undang-undang Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Berkaca dari pengalaman Fadli Zon yang pernah duduk di parlemen. DPR Â mungkin lebih banyak terima barang yang hampir jadi, yang pasti bukan dari kertas kosong. Karena setiap UU itu adalah usulan pemerintah.
Maka dari itu dalam kasus UU Omnibus Law UU Cipta kerja Fadli Zon menyebut, hanya Presiden Jokowi yang mampu bertanggung jawab dalam menindaklanjuti omnibus law UU Cipta Kerja.
Dengan berbagai pertentangan Omnibus Law UU Cipta Kerja, Fadli Zon benar hanya presiden yang mampu memutuskan dan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal Omnibus Law UU Cipta kerja.
Melihat riwayatnya, Omnibus Law sendiri diusulkan oleh Jokowi, berdasarkan pidato pelantikannya sebagai Presiden, pada 2019. Tetapi mungkinkah omnibus law UU Cipta Kerja, sepenuhnya ide dari presiden Jokowi?
