Terkadang melihat jalannya negara Indonesia ini semakin hari semakin tidak bergeliat arah ke mana demokrasi.
Rasanya arus bawah dan atas saling terbalik, dimana sinkronisasi antara rakyat dan wakil rakyat tidaklah saling memahami satu sama lain bagaimana seharusnya demokrasi keterwakilan tersebut.
Namun apakah politikus yang duduk mewakili rakyat di sana "Parlemen" sudah tidak menjalankan sebuah amanat dan penderitaan rakyat, yang lantang pernah disampaikan oleh Bung Karno dalam pidatonya?
Memang senyatanya berpolitik seharusnya dari rakyat untuk rakyat, dipilih rakyat untuk membela suara rakyat, itulah adab luhur politik.
Tetapi rasanya semua seperti hilang, parleman rakyat di Senayan, Jakarta seperti halnya musuh-musuh rakyat yang tidak pernah sejalan dengan suara rakyat.
Apakah tidak ada partai politik yang benar secara ideologis membela dan mewakili kepentingan rakayat saat ini?
Lagi-lagi sebuah pembuatan undang-undang adalah ukuran bagaimana rakyat itu perlu dibela oleh para politikus yang kini menjabat sebagai wakil rakyat di DPR.
Maka baru-baru ini tentang undang-undang cipta kerja yang sah dan membuat polemik pelik masyarakat khususnya elemen buruh adalah bukti bahwa tidak ada satu partai politik pun yang membela kepentingan rakyat.
Seharusnya di rancangan UU Cipta Kerja tersebut partai politik yang tidak setuju sudah kritik keras dan tidak setuju bila tidak sesuai dengan kepentingan rakyat banyak khusunya kaum buruh.
Mungkinkah dengan persetujuan partai politik mayoritas dalam menyukseskan Undang-undang Cipta Kerja, demokrasi Indonesia sudah lemah?
Di mana keputusan pemerintah dalam membuat UU secara otomatis disetujui DPR termasuk UU Cipta Kerja yang sangat merugikan Rakyat?
