Itulah mengapa "demokrasi" yang di isi sedikit partai oposisi, sangat mengkhawatirkan dan membahayakan. Bukankah dengan kebijakan penanganan virus corona Jokowi menunjuk Luhut Binsar Pandjaitan yang tidak sesuai dengan tupoksinya, hanya PKS yang bersuara bernada kritik di parlemen?
Dimana penangan kesehatan akibat corona seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi corona atau Covid-19 ini?
Maka dari anggota Komisi IX dari Fraksi PKS Netty Prasetiyani mengkritik perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk menangani virus corona di sembilan provinsi di Indonesia.
Netty menilai semestinya Jokowi memerinthakan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sebagai ujung tombak penanganan pandemic.
Netty juga menyadari pemerintah harus cepat tanggap merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut. Meskipun demikian, setiap kebijakan harus sejalan dengan tata kelola pemerintahan dengan mempertimbangkan tupoksi setiap elemen terkait.
Memang benar dalam tata kelola Negara sendiri ada hak hak prerogatif presiden menunjuk siapapun, tetapi apakah dalam penunjukan itu bukan orang yang benar-benar tahu dan mengerti di bidangnya memudahkan kerja-kerja pemerintah khususnya penanganan corona?
Maka dari itu oposisi dalam dalam pemerintahan itu penting dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi saat ini. mungkin jika Partai Amien Rais tahun 2017 terealisasi pendiriaanya, saya kira tonggak baru tetap sehatnya demokrasi yang ada di Indonesia kusunya masa pemerintahan Jokowi akibat lemahnya kritik partai politik tetap menyala.
