Sebagai badan usaha milik negara atau BUMN, keberadaan BUMN memang sangat terikat dengan kebijakan kekuasaan negara. Di mana arah politik kebijakannya juga sangat berpengaruh dalam upaya membangun BUMN.
Maka banyak pihak bersepekulasi BUMN tidak akan maju karena ada peran negara. Sebab jalannya BUMN sebagai badan usahanya sudah pasti terus dikaitkan dengan isu politik kekuasaan negara.
Tetapi apapun yang dikaitkan dengan isu politik memang tidak akan pernah mengalami sebuah kemajuan. Sebut saja PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indoensia) yang banyak pihak menyebut kekuasaan Negara "politik" mempolitisasi lembaga itu.
Akhirnya membuat bakat-bakat sepak bola tidak pernah maju dan melakukan praktik curang pengaturan skor, baik tim nasional maupun liga domestic yang sebelum kompetisi liga dimulai siapa tim juaranya sudah diatur.
Tentu politisir dari pada PSSI oleh kekuasaan Negara "politik" adalah korupsi. PSSI dengan berbagai macam regulasi dijadikan ladang keuntungan seglintri elit disana untuk meraup keuntungan.
Terlebih dugaan lading korupsi kuat tersebut mengerucut pada jabatan-jabatan ketua umum PSSI yang selalu di monopoli siapa memegang kekuasaan politik negara.
Mungkin seperti itulah juga keadaan BUMN, di mana kekuasaan Negara selalu ikut campur tangan dalam hal membuat kebijakan.
Termasuk para mentri pemerintahan Negara yang ikut intervensi dalam mengatur jabatan posisi tertinggi di manajemen BUMN termasuk  Pertamina.
Pertamina yang kini sedang ramai oleh ucapan Ahok tentang bobroknya manajemen pertamina, di mana banyak direksi yang lobi mentri untuk mengamankan dan menaikan jabatan adalah salah satu kenyataan yang tidak dapat dielakan di disinggung keras oleh ahok.
Mungkin seperti itulah konsekwensi bisnis di bawah kekuasaan politik negara. Semua yang ada hanya kepentingan siapa-siapa yang akan di untungkan. Maka melobi sesuatu yang dapat membuat kebijakan adalah suatu keharusan.
Sebagai usaha dalam langkah sendiri membidik jabatan karena alasan dari pada intervensi kekuasaan Negara pada BUMN yakni kementrian. Bukankah hal yang wajar jika elite BUMN termasuk Manajemen  Pertamina seperti direksi melobi kemmentrian yang membidangi kerja BUMN dalam upaya meniakan jabatan atau mempertahankan jabatan?
