Ekonomi tumbuh, kekuasaan pasca reformasi merupakan tonggak bagaimana modal menjadi faktor utama jalan menuju kekuasaan. Hampir semua pemegang kuasa pada masa Orde Baru menjalanankan bisnis-bisnis. Dimana bisnisnya berbentuk pengelolaan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi.
Bisa kita lihat dalam peta kekuatan pemilik lahan baik batu bara, kelapa sawit, bahkan perkebunan seperti karet dan lain sebagainya, hampir dikuasai oleh orang-orang bekas berkuasa dahulu semasa Orde Baru. Sebagian besar pemiliknya merupakan elit-elit Orde Baru yang secara tidak langsung menguasai sumber daya alam negara.
Ekonomi swasta mengalami kemajuan, sumber daya alam negara bebas dikuasi pribadi, disini pemerintahan tangan besi sebagai penghambat bagi kekuasaan modal untuk mulai berkuasa baik secara sosial maupun politik dengan dominasi uangnya.Â
Pasca-reformasi sendiri merupakan tonggak masuk masuknya modal dalam politik. Demokrasi menciptakan oligarki, itulah dampak yang ditimbulkan sebagai kelemahan demokrasi yang terjadi saat ini di Indonesia.
Demokrasi mematikan kuasa Militer, disisi lain kekuasaan Partai menjadi penggantinya. Kita bisa melihat bagaimana dominasi kekuasaan kini digerakan oleh Partai. Untuk membuat suatu Partai sendiri dibutuhkan modal yang sangat kuat.Â
Dengan alasan ini hanya para oligarki yang mampu membuat dan mendirikan Partai politik. Tidak heran jika Partai politik dikuasai oleh para oligarki dengan kekuatan modalnya.
Mereka bukan hanya mendukung secara suara sebagai warga negara pada setiap calon, tetapi mendukung dengan modal, tidak lain supaya kekayaan mereka dan setiap usaha-usaha dapat aman dengan keputusan politik yang negara akan buat kedepannya.
Menjadi masalah dari dalam bentuk kekuasaan, dimana kekuasaan tetap milik mereka mereka yang kuat dalam struktur kenegaraan. Pasca reformasi memang Partai politik yang berkuasa, maka dari itu orang-orang kaya berlomba-lomba menciptakan suatu Partai.Â
Tentu kebijakan mereka pada keputusan politik pun memihak siapa sponsor dana besar  terhadap partai. Kebijakan partai adalah kebijakan pesanan para oligarki kini, karena Partai diciptakan oleh mereka dan untuk mereka.
Oleh karena itu, jika dalam demokrasi masih ada konflik kepentingan oleh para kelompok tertentu dan meminggirkan kepentingan rakyat, selama itu pula demokrasi tanpa hoax adalah utopia belaka.Â