Bicara demokrasi tentu tidak dapat lepas dari siapa dan bagaimana yang berkuasa. Dimulai dari Indonesia muda, yakni di masa Presiden Soekarno. Menurut Soekarno, demokrasi Indonesia merupakan suatu cara dalam membentuk pemerintahan yang membentuk hak kepada rakyat untuk turut serta dalam pemerintahan.
Demokrasi terpimpin sendiri menciptakan hal yang justru anti pada tatanan demokratis sebagai negara. Berbagai hal kontra demokrasi yang ditimbulkan masa demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno; Pembubaran DPR, masa jabatan Presiden seumur hidup, Militer terjun dalam dunia politik, banyaknya penyimpangan UUD 1945, dan masih banyak masalah lainnya sebagai anti demokrasi itu sendiri.
Dewan Perwakilan Rakyat sendiri sangat dibutuhkan pada demokrasi. Bagaimanapun keberadaannya mempunyai peran yang sangat vital bagi rakyat yang ingin menyuarakan aspirasi terhadap negara. DPR adalah akses suara menuju istana Negara, itu lembaga yang legal sebagai fasilitator demokrasi. Menjadi lembaga yang menyatukan rakyat dan penguasa.
Meskipun DPR dinilai tidak mempunyai efek apa-apa bagi kebanyakan masyarakat kini tetapi menurut saya, kualitas DPR memang ditentukan orang yang menduduki jabatan di DPR itu sendiri.Â
Jadi masalahnya bukan pada lembaganya, tetapi ada pada manusianya yang memanfaatkan DPR sebagai ajang mencari pendapatan kapital bukan membela kepentingan rakyat.Â
Jika ini terjadi mungkin karena untuk menjadi penyelenggara Negara sendiri dibutuhkan modal yang sangat kuat, tentu modal itu sebagai modal memobilisasi suara masyarakat. Dalam demokrasi, pemilu sendiri menjadi menjadi cirri bagaimana jalannya demokrasi di suatu Negara.
Jabatan seumur hidup Presiden sendiri membuat pagar bagi rakyat yang akan berturut serta dalam membangun negara. Jelas, sistem ini bertengangan dengan demokrasi menurut pemahaman Soekarno sendiri bahwa, "setiap rakyat punya hak untuk membangun bangsa dan negara lewat pemerintahan termasuk menggantikannya sebagai Presiden".
Kemudian masuknya Tentara dalam politik menjadi cikal bakal Indonesia melahirkan Orde Baru yang sangat anti demokratis. Adalah soeharto Presiden pada masa kepemimpinan Orde Baru. Bukan hanya menciptakan pemerintahan yang militeristik, totaliternya pemerintahan Orde Baru juga represif terhadap masyarakat sipil yang kritis menetang kebijakan negara.
Melakukan kontrol keras pada kebebasan pers yang menjadi ciri sebagai masyarakat demokratis itu yang dilakukan pemerintahan Orde Baru. Peristiwa Malari (malapetaka 15 januari), malari adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974.Â
Begitu juga dengan penghilangan aktivis pro reformasi pada tahun 1998, merupakan sedikit banyak dari dipersempitnya ruang sipil dalam konsep penyelenggaraan politik Orde Baru.