Khayalan Pemimpin Berintegritas Pilkada 2020

Ada sekitar 270 daerah yang akan menggelar pesta demokrasi rakyat ditengah pandemi Covid-19. Dengan disertai juga harapan-harapan baru agar terpilihnya pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas jabatan yang diembannya. Tapi mungkinkah hal itu bisaterjadi, melihat juga kontestasi demokrasi pilkada kita masih diangka 58%?

Mungkin pertanyaan itupernah terlintas dipikiran banyak orang tentang bisakah terpilihnya pemimpinyang berintegritas di pilkada 2020. Lantas belakangan ini jawaban ituseakan-akan mulai terbuka sedikit demi sedikit. 

Dengan melihat kondisi haridemi hari menuju Pilkada serentak, yang dimana rasa optimis mendapatkanpemimpin berintegritas mulai terkikis. Melihat dari adanya temuan pelanggaran pilkada oleh Calon Petahana sampai adanya konflik kepentingan kekuasaan, yang semuanya digunakan untuk bisa memenangkan kontestasi Pilkada.

Pelanggaran dan Konflikitu terjadi karena ada jabatan Kepala daerah beserta kekuasaan yang melekat,yang bisa didapatkan apabila memenangkan konstestasi Pikada nantinya. Jadi wajar saja para calon peserta Pilkada pun mulai mengambil ancang-ancang langkah politik jauh jauh hari. 

Seperti pendekatan kepartai politik, pemasangan banner secara diam-diam sampai menggalang simpatisan rakyat. Agar terlihat menawan di masa sekarang yang semua orang lagi dalam kesusahan. Sebagai modal awal agarbisa memenangkan konstestasi Pilkada 2020.   

Bukan hal yang barumelihat cara-cara tersebut dilakukan oleh calon peserta Pilkada. Jika merunutkebelakang pada saat Indonesia mengumumkan era reformasi, dari pertama diselelenggarakannya Pilkada sampai sekarang. 

Cara-cara mereka mengambil suara rakyat menjelang Pilkada hampir terbilang sama. Dengan jurus utamanya yaitu janji-janji politik untukmembuat masyarakat terbuai dan bergembira sesaat, yang pada akhirnya banyakjanji-janji tidak terealisasi.

Bahkan jika janji-janjidilihat belum bisa mengambil hati rakyatnya. Ada cara lain untuk mengambilsuara rakyat yaitu dengan melakukan money politik. Baik dari calon petahanayang bisa menggunakan bansosnya dengan menyelipkan foto dan arahan tertentu, maupun pihak lawan yang bisa menggunakan uang-uang tersembunyi melalui para tim sukseknyauntuk disalurkan kepada masyarakat-masyarakat golongan menengah kebawah.

Pilkada PanggungKekuasaan

Cara-cara tersebutmenjadi hal biasa ditengah masyarakat, bahkan mungkin sudah menjadi budaya di Indonesia?  Bagaimana tidak, Pilkada yang seharunya diharapkansebagai penyaring pemimipin-pemimpin berintegritas yang bisa mengayomirakyatnya boleh dibilang hanya khayalan belaka saja. Dan lebih tepatnya sebagaipanggung pencari kekuasaan. 

Hal tersebut terbukti denganbanyaknya calon peserta pilkada saling senggol-menyenggol belakangan ini untukmendapatkan dukungan maju dalam Pilkada. Seperti kejanggalan pencalonan PutraPresiden Jokowi (Gibran Raka Buming Raka) yang mampu menggeser Achmad Purnomoyang sebelumnya sudah diusulkan DPC PDIP Solo dan Menantu Presiden (BobbyNasution) yang maju Pilkada yang mengakibatkan pemecatan salah satu kader PDIP.

Bukan sampai disitu saja,perihal Pilkada sebagai panggung kekuasaan juga terlihat dengan adanya 224Calon petahana yang menyatakan dirinya siap maju lagi dalam  pilkada serentak 2020. Calon-calon ini punyapotensi menyalahgunakan kekuasaannnya. Seperti mempergunakan Aparatur SipilNegara (ASN), sarana dan prasarana. Apalagi terkait dengan adanya penggunaanbansos ditengah pandemi Covid-19 sekarang. 

Belum lagi para pesertaPilkada nantinya memakai unsur-unsur ujaran kebencian, yang bisa membagi-bagikubu pembela masing-masing peserta Pilkada. Seperti Pilkada 2017 lalu di DKIJakarta, dimana persaingan memanas dengan membawa nama agama, etnis bahkansampai salah satu peserta Pilkada masuk kedalam penjara. Hal ini punmenbuktikan betapa kerasnya persaingan dalam merebut kekuasaan. 

Pemimpin Beintegritas?

Lantas harapan-harapan  untuk mendapatkan pemimpin-pemimpinberintegritas untuk bertangung jawab terhadap jabatannnya sepertinya hanyaKhayalan belaka. Bukan sekali ataupun dua kali mereka "Peserta Pilkada" lupaakan janjinya setelah terpilih dikemudian hari. Apalagi yang mengecewakan sudahada ratusan lebih kepala daerah yang telah di vonis hakim bersalah melakukantindak pidana Korupsi yang mengambil uang rakyatnya sendiri.

Hal ini menjadi tandatanya besar akan seriuskah mereka memperbaiki bangsa dengan melihat dipilkada-pilkada sebelumnya banyak masyarakat yang kecewa, marah, sedih. Yangrasa itu sudah biasa dirasakan oleh rakyat Indonesia dalam pemilihan Kepala Daerah. Pedahal Pilkada merupakan pesta demokrasi raktyat yang seharusnya rakyatbergembira pada saat itu. 

Pesimis itu pasti jika melihat kondisi konstestasiPilkada sekarang sama saja dengan konstestasi-konsterstasi sebelumnya. Hanyamementingkan kekuasaan semata, dengan berdalil "untuk kepentingan rakyat".