PEMILIHAN Presiden (Pilpres) masih dua tahun lagi, yakni 2024. Namun atmosfir dari kontestasi politik terakbar itu sudah terasa, dengan berbagai dinamika dan interaksi yang dilakukan partai-partai peserta pemilu, sejatinya yang lebih bisa 'bermain' di Pilpres. Apa yang terjadi saat ini, kata para pengamat, kesannya lebih 'menggentarkan' dibanding masa-masa menuju Pilpres 2014, untuk memperoleh pengganti Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah menjabat sejak 2004. Proses perolehan pemimpin baru setelah petahana Joko Widodo terkesan diupayakan lebih 'smooth' atau mulus.
Banyak cara dan proses menuju alih kepemimpinan yang mulus itu. Bukan berarti partai-partai sudah langsung sepakat dalam mengetengahkan calon-calon atau kandidat presiden maupun wakil presiden tersebut. Tidak ada kesepakatan yang mutlak dalam politik. Kendati demikian, membangun kesamaan visi dan misi, platform kerja sama atau kolaborasi yang mengutamakan kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, maka Pilpres serta Pileg dan Pilkada serentak bisa dihadapi dengan baik. Menghindari polarisasi, seperti yang terjadi pada dua Pilpres terakhir, juga harus menjadi tujuan bersama. Bangsa yang besar ini sudah tidak pantas lagi terpecah-pecah.
Komunikasi intens yang dilakukan partai-partai sekarang ini mestinya tidak terlepas dari tujuan mulia itu. Berbagai manuver yang dilakukan para petinggi partai juga bisa tetap dalam koridor memberikan 'pendidikan politik' untuk rakyat, atau bahkan mengedukasi kalangan milenial sehingga lebih pandai berpolitik. Masyarakat dan kalangan milenial tetap dituntut untuk memahami persoalan bangsa dan negara, termasuk yang dihadapi pada tahun-tahun mendatang, tak terkecuali soal Pilpres. Pilpres menjadi sesuatu yang wajar dibicarakan oleh semua orang.
Maka, nama-nama seperti Airlangga Hartarto, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, Puan Maharani, atau Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono dan Andika Perkasa, menjadi nama-nama yang semakin terbiasa didengar oleh masyarakat. Mereka adalah calon atau kandidat presiden atau wakil presiden sebagai pengganti Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Namun, bukan berarti tidak akan muncul sosok atau figur lainnya. Akan tetapi, dari dinamika dan interaksi yang terus terjadi sekarang ini, hampir sulit menemukan nama baru yang bisa tiba-tiba melesat ke atas.
Kita mencatat bahwa Airlangga Hartarto dan Prabowo Subianto sama-sama sudah dideklarasikan oleh partainya masing-masing sebagai calon presiden mereka. Adalah Golkar yang pertama-tama mendorong Airlangga Hartarto, ketua umumnya, sebagai capres. Gerindra menyusul mendeklarasikan pemimpinnya, Prabowo Subianto. Puan Maharani, putri mahkota PDIP, hampir pasti menjadi calon presiden ketiga.
Airlangga Hartarto semakin santer disebut-sebut akan sekaligus menjadi calon presiden dari Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), yang diinisiasi Golkar bersama PAN dan PPP. Koalisi ini sudah memenuhi syarat pencalonan presiden.
Di sisi lain, sebagaimana kembali ramai diberitakan media, Puan Maharani berpotensi diusung partainya sebagai calon presiden 2024. Tanpa berkoalisi, PDIP sudah cukup untuk mengusung pasangan calon di Pilpres 2024. Media mencatat, safari politik Puan merupakan mandat dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Artinya, dalam setiap pertemuan dengan ketua umum partai, Puan mewakili Megawati sebagai representatif PDIP.
Mengutip media, baik Airlangga maupun Megawati, disebut sebagai king atau queen maker di pilpres nanti. Satu sosok lainnya adalah Prabowo Subianto. Namun, dari ketiga tokoh itu, Airlangga dinilai sebagai king maker paling lengkap. Setidaknya itu menurut pandangan Adjie Alfarabi, peneliti dari LSI Denny JA. Adjiie, dikutip media, menyebut selain mempunyai kapasitas untuk menjadi king maker di 2024, Airlangga Hartarto masih punya potensi menjadi capres maupun cawapres.
Dalam konteks itulah, rencana pertemuan antara Airlangga dengan Puan mengundang perhatian luar biasa. Setelah bulan lalu gagal bertemu, keduanya direncanakan duduk satu meja pekan depan, sebagaimana ramai diberitakan media hari ini.
Tentu banyak yang akan dibicarakan saat keduanya bertemu nanti, utamanya terkait pemilu, sejatinya tentang pilpres. Adakah kemungkinan PDIP bergabung dengan KIB? Sudah lama hal itu menjadi isu liar. Lebih memungkinkan jika keduanya membahas berbagai upaya yang membuat gelaran pilpres, pileg dan pilkada serentak, lebih baik dari sebelumnya.
KIB sendiri belakangan disebutkan bakal mendapatkan tambahan amunisi baru, yakni kemungkinan bergabungnya Partai Demokrat dan PKS. Jika PD dan PKS jadi melebur ke KIB, otomatis tidak akan terjadi koalisi NasDem, PD dan PKS seperti yang selama ini diramaikan.
Jika PD dan PKS jadi merapat ke KIB, otomatis juga NasDem harus berjuang sendiri. Kita tahu, NasDem mencoba memperjuangkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo atau Andika Perkasa, sebagai capres atau cawapres mereka. Jika Ganjar saja ditinggal oleh partainya, PDIP, bagaimana dengan Anies dan Andika yang tidak berpartai?
Dari sisi itu, calon atau kandidat capres dan cawapres bisa semakin mengerucut...
