Kebijakan negara dan segala keputusannya adalah hasil bahasan dan kajian partai politik yang kemudian menjadi kebijakan pemerintah yang harus dipatuhi oleh semua rakyat.
Melihat fenomena ini maka partai politik vital bagi rakyat dan mereka sudah seharusnya melek politik, dan tidak apatis dengan partai politiknya. Sering kita temukan bahwa pada level masyarakat menengah ada grub What App, grup messanger  lintas profesi maupun lintas lain-lain. Akhirnya mereka terlalu cepat mengambil kesimpulan agar tidak membawa-bawa politik ke grubnya.
Demikian juga pada grub profesi lain atau grub alumni sekolah dikampung juga demikian, mereka anti dengan politik dan melarang aktivitas politik di grubnya. Padahal ini adalah gejala-gejala yang tidak baik bagi masyarakat yang melemahkan mereka dalam politik sehingga keberadaan mereka menjadi tumbal dan bulan-bulananan para politisi dinegerinya. Karena politisi kurang menghormati mereka maka korupsipun terjadi dalam pemerintahan karena mereka tidak menghargai kecerdasan masyarakatnya disamping faktor lain.
Baik, mari kita lihat kenapa rakyat bergantung kepada para pemimpin politik, dimana hidup, kesejahteraan dan masadepannya bergantung pada tingkat kecerdasan para pemimpin partai politiknya dalam bernegara.
Kenapa demikian?
Pertama. Sistem pemilihan kepala daerah yang berorientasi pada kewenangan mutlak partai politik, maka eksekutif 100 persen adalah produk partai politik.
Kedua, Sistem pemilihan anggota parlemen DPR RI juga 100 persen berorientasi pada referensi partai politik. Demikian juga DPD RI juga sebahagian besar berasal dari partai politik meski tidak 100 persen.
Ketiga, Pimpinan Yudikatif berasal dari kebijakan pemimpin partai politik sehingga kebijakan di lingkungan yudikatif juga produk dipengaruhi mutlak oleh pemimpin partai politik. Meski yang mengangkatnya kepala negara atau kepala daerah namun kearena kepala negara dan daerah dari partai politik maka yudikatif juga produk partai politik.
Keempat, Presiden atau kepala pemerintahan sekaligus kepala negara adalah hasil keputusan partai politik atau keputusan koalisi partai politik dan dipilih oleh seluruh rakyat.
Kelima, Para anggota kabinet presiden (menteri) secara otomatis hasil seleksi produk partai politik atau koalisi partai politik. Meski yang mengangkatnya presiden tetapi menteri-menteri berasal dari partai politik.
Keenam, Pegawai Negeri Sipil, pada tingkat kelulusan masih dapat digolongkan milik rakyat terbuka sementara pada level atasan tingkat kepala biro hingga sekda sudah dimasuki oleh kebijakan partai politik.
Ketujuh, Tentara dan Polisi pada level kelulusan masih setengahnya milik masyarakat sementara level menengah milik orang partai politik dan petingginya. Sementara pada level tinggi sudah pasti miliknya pemimpin partai politik meski yang mengangkat panglima dan kepolri adalah presiden.
Lalu, jika anda tanya bidang hidup rakyat, yang manakah yang tidak dipengaruhi oleh pimpinan partai politik di Indonesia?
Jawabnya adalah kegiatan tehnis atau keahlian masyarakat seperti memperbaiki kipas angin, AC, televisi dan sejenisnya. Selain itu aktivitas memancing, bahkan kegiatan petani dan pekebun dan nelayan juga dipengaruhi oleh pimpinan partai politik, misalnya kapal memerlukan bahan bakar yang harganya ditentukan pemerintah, dimana pemerintah berasal dari partai politik.
Dengan begitu maka semua urusan kehidupan rakyat dalam berbagai bidang dipengaruhi secara total oleh pimpinan partai politik, apalagi biaya pendidikan dan mutu sekolah serta Perguruan Tinggi.
Bayangkanlah jika ada persepsi masyarakat yang tidak mau tahu tentang partai politik. Hal ini tidak berbeda dengan rakyat yang tidak mau tahu tentang masa depannya karena mereka tidak mau tahu tentang negara. Sementara negara mengatur kehidupan warga negaranya atau rakyatnya.
Lantas, apakah rakyat sebagai elemen negara yang paling utama? Jawabannya adalah ketika rakyat itu dihargai oleh pemerintahnya, atau rakyat dengan sistem politiknya telah memperoleh kedaulatannya dan hal itu sangat bergantung pada anggota parlemen yang mereka adalah produk partai politik.
Oleh karena itulah maka keberadaan rakyat dalam suatu negara dipengaruhi hampir secara total atau 95 persen oleh pimpinan partai politik mengenai kehidupan mereka.
Maka jika pimpinan partai politik itu cerdas tentu rakyat juga cerdas dan mereka akan hidup dengan level yang sejahtera sebagaimana cita-cita suatu negara dengan konstitusinya.
Lalu kalau rakyat senantiasa dalam kesengsaraannya maka dapat dipastikan bahwa pimpinan partai politik di negaranya juga merupakan orang-orang tertinggal dan lemah dalam negara tersebut. Karena apa?
Karena pimpinan partai politik, presiden, kepala daerah dan aparatur pemerintah terdiri dari warga masyarakat yang tidak cukup kapasitas dan kualitas untuk mengelola negaranya.
Salam
