Saat membuka acara yang dihadiri oleh Pengurus kelompok tani dan beberapa tokoh masyarakat, Kepala Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Batu Lappa, Samsur mengatakan bahwa tujuan pertemuan ini adalah untuk membahas tentang luas lahan yang dipertahankan oleh pemilik lahan.
"Di pertemuan ini, kita akan membahas tentang lahan-lahan yang akan dilindungi atau dicegah untuk beralih fungsi dari lahan sawah menjadi lahan industri atau perumahan, adapun secara detailnya tentang perlindungan lahan  akan dijelaskan oleh ibu Kabid PSP." kata Samsur.
Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Hj. Nuraini pada arahannya mengatakan bahwa LP2B adalah lahan pangan produktif yang harus tetap dipertahankan untuk tetap ada bagi kita semua, bagi anak  cucu kita agar kebutuhan pangannya selalu terpenuhi.
Lebih lanjut, Hj. Nuraini menjelaskan bahwa aturan yang mengatur tentang kewajiban melindungi lahan yang produktif telah ada beberapa tahun sebelumnya, yaitu melalui Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Kemudian pada tahun 2011, Pemerintah kembali mengeluarkan PP Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan pasal 15 yang menjelaskan bahwa usulan penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota memuat data dan informasi tekstual, numerik, dan spasial mengenai indikasi luas baku sawah tingkat kabupaten/kota untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh salah satu dari pengurus kelompok tani yang hadir, Hj. Nuraini menjawab sekaligus menegaskan tentang aturan dan pertimbangan teknis yang digunakan dalam memilih lahan pertanian untuk diusulkan menjadi lahan yang akan dilindungi.
"Salah satu persyaratan atau pertimbangan teknis berdasarkan aturan untuk lahan yang harus dimasukkan ke dalam Lahan Pertanian dilindungi adalah sawah yang memiliki irigasi teknis atau mudah dalam melakukan pengambilan air." tegas Hj. Nuraini.
